Konflik Papua, Ini Saran Gus Yaqut

Newswire

Sabtu, 31 Agustus 2019 - 12:27 WIB

Nina Atmasari

Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas. - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA- Konflik masih berlangsung di ujung timur Indonesia, Papua. Pemerintah masih berupaya menciptakan suasana kondusif.

Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut meminta negara hadir untuk menangani konflik Papua yang masih bergejolak hingga saat ini dengan tepat.

"Negara harus hadir dengan penanganan yang tepat. Saya berharap publik juga ikut memberikan empatinya terhadap masalah ini. Jangan sampai malah ikut menjadi kompor atas konflik Papua," kata Gus Yaqut dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/8/2019).

Gus Yaqut berharap pemerintah melakukan komunikasi yang intensif kepada masyarakat Papua.

"Lakukan komunikasi secara intensif. Tanyakan apa yang masyarakat Papua inginkan. Kalau soal Papua jangan hanya persepsi Jakarta saja, namun benar-benar ditanya apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat di sana. Dekati dengan hati karena sejatinya masyarakat Papua adalah saudara sebangsa dan setanah air," ungkap Gus Yaqut, yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor ini.

Menurut dia, dengan duduk bersama, dialog dari hati ke hati akan dapat menemukan arah pembangunan yang tepat bagi masyarakat Papua.

"Seperti pernah saya sampaikan, apa yang dilakukan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang melakukan pendekatan dari hati ke hati bisa dicontoh," katanya.

Ia melanjutkan, dialog yang setara antara Jakarta dan Papua sangat penting untuk memberi ruang sebesar-besarnya bagi tokoh-tokoh Papua memberikan rumusan pembangunan agar tidak didominasi oleh sudut pandang Jakarta.

Dia juga meminta pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang memicu insiden Surabaya, termasuk memberikan sanksi hukum terhadap oknum aparat yang diduga melakukan tindakan rasisme.

"Tindak tegas para pelaku pemicu konflik Papua ini, termasuk kalau memang ada oknum aparat yang melakukan tindakan rasisme. Jangan hanya berupa teguran atau sanksi indisipliner, tapi juga sanksi hukum dan umumkan kepada publik," kata Gus Yaqut.