Pemberdayaan Masyarakat dan Semangat Pembangunan Indonesia
Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 melalui kolaborasi dan pendampingan berkelanjutan.
Logo Muhammadiyah./Wikipedia
Harianjogja.com, JOGJA- Pemerintah diminta fokus menyelesaikan masalah Papua yang kini tengah memanas.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprioritaskan pemulihan kondisi di Papua.
Sebab, kerusuhan yang terjadi di Papua perlu segera ditangani secara serius.
Pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, menurut Busyro, jangan sampai ditandai dengan ambisi memindahkan ibu kota. Sebab persoalan di Papua merupakan gejolak kemanusiaan yang harus segera ditangani.
"Kasus di Papua harus menjadi skala prioritas nasional," ujar Busyro di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta pada Jumat (30/8/2019).
Busyro menambahkan, melihat dari sejarah, kasus yang terjadi di Papua saat ini jauh lebih serius dibandingkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. Persoalan itu terjadi disebabkan kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan di Papua.
Ketidakadilan pengelolaan dan distribusi hasil pengelolaan sumberdaya alam sudah terjadi bertahun-tahun. Di antaranya keberadaan Freeport yang menimbulkan keretakan-keretakan psikologis di masyarakat.
Karenanya, pemerintah perlu melihat persoalan di Papua dari pendekatan historical background. Penyelesaian masalah di Papua harus diselesaikan melalui pendekatan psikologis yang melibatkan semua unsur, baik masyarakat sipil, tokoh adat maupun tokoh agama.
"Pendekatannya harus kontekstual, bukan represif," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 melalui kolaborasi dan pendampingan berkelanjutan.
Sarana olahraga Sleman masih terkendala. Fasilitas dayung dan renang belum sesuai kebutuhan atlet menjelang Porda DIY XVIII 2027.
Pemda DIY menyalurkan Rp1 miliar untuk NTT terdampak gempa dan membantu mahasiswa asal NTT di Jogja melalui pangan serta keringanan kuliah.
Usulan BPIH 2027 Rp107,34 juta per jamaah naik hampir Rp20 juta. DPR meminta biaya dikaji agar rasional dan layanan tetap berkualitas.
KRI Ki Hajar Dewantara akan dijual setelah DPR menerima surpres. Simak spesifikasi, senjata, mesin, dan kemampuan kapal perang ini.
Seoul menyiapkan kebijakan “hak atas keteduhan” dengan koridor pejalan kaki teduh untuk menghadapi gelombang panas ekstrem dan melindungi warga.