Advertisement
PP Muhammadiyah: Masalah Papua Lebih Serius dari GAM
Logo Muhammadiyah. - Wikipedia
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA- Pemerintah diminta fokus menyelesaikan masalah Papua yang kini tengah memanas.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprioritaskan pemulihan kondisi di Papua.
Advertisement
Sebab, kerusuhan yang terjadi di Papua perlu segera ditangani secara serius.
Pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, menurut Busyro, jangan sampai ditandai dengan ambisi memindahkan ibu kota. Sebab persoalan di Papua merupakan gejolak kemanusiaan yang harus segera ditangani.
"Kasus di Papua harus menjadi skala prioritas nasional," ujar Busyro di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta pada Jumat (30/8/2019).
Busyro menambahkan, melihat dari sejarah, kasus yang terjadi di Papua saat ini jauh lebih serius dibandingkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. Persoalan itu terjadi disebabkan kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan di Papua.
Ketidakadilan pengelolaan dan distribusi hasil pengelolaan sumberdaya alam sudah terjadi bertahun-tahun. Di antaranya keberadaan Freeport yang menimbulkan keretakan-keretakan psikologis di masyarakat.
Karenanya, pemerintah perlu melihat persoalan di Papua dari pendekatan historical background. Penyelesaian masalah di Papua harus diselesaikan melalui pendekatan psikologis yang melibatkan semua unsur, baik masyarakat sipil, tokoh adat maupun tokoh agama.
"Pendekatannya harus kontekstual, bukan represif," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
