PLTN Bisa Jadi Pilihan untuk Kebutuhan Energi di Ibu Kota Baru
Lapangan dan Monumen Pancasila Ibu Kota Baru. - Dok: Kementerian PUPR Harianjogja.com, JOGJA—Pembangkit listrik harus dipersiapkan secara matang untuk mendukung beroperasinya ibu kota baru yang ditetapkan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara serta Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). Keberadaan ibu kota baru tersebut diprediksi bakal membutuhkan energi yang sangat besar. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) bisa menjadi solusi paling tepat untuk suplai energi.
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Anhar Riza Antariksawan menjelaskan salah satu pilihan alternatif pembangkit tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang dinilai bisa tepat untuk memasok kebutuhan listrik.
Energi terbarukan itu terbukti bisa diandalkan dalam memasok kebutuhan listrik yang besar di negara-negara maju. Indonesia saat ini menjadi satu-satunya negara dari negara-negara anggota G20 yang belum memiliki PLTN.
Di duni saat ini telah berdiri 450 PLTN yang yang dibangun di 35 negara. Rata-rata negara tersebut dapat menikmati PLTN karena dalam perjalanannya lebih hemat , karena bisa beroperasi dalam 18 hingga 24 bulan hanya mengisi sepertiga bahan bakar. Hal ini jauh berbeda dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang harus menambah bahan bakar setiap harinya. Oleh karena itu, dengan kebutuhan energi yang besar pada ibu kota baru nantinya, maka PLTN bisa menjadi salah satu alternatif pilihan.
"Energi yang besar dan bersih bagi ibukota baru dibutuhkan, PLTN bisa jadi pilihan. bukan berarti harus menunggu sampai minyak, batu bara habis, tetapi itu harus disiapkan, karena memang persiapan agak lama dibandingkan sumber energi lain," ungkapnya disela wisuda Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir-Badan Tenaga Nuklir Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (29/8/2019).
Selain bersih, angka kecelakaan akibat PLTN juga sangat kecil. Meski pernah terjadi di Fukushima, Jepang, tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan tersebut jika dibandingkan dengan energi lain. Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), lanjut Anhar, Indonesia siap mengoperasikan PLTN. Tinggal kesiapan pemerintah dalam memutuskan pembangunan PLTN.
" Kami akan siapkan SDM tergantung banyak hal, kami berharap itu yang menyuarakan pemda karena mereka yang butuh, tergantung kebutuhan berapa dayanya, unitnya. Pembangunan infrastruktur PLTN kurang lebih membutuhkan tujuh tahun, termasuk evaluasi tapak. Namun SDM kami sudah siap saat ini," ujarnya.
Anhar menambahkan, pembangunan PLTN seharusnya tidak perlu menunggu energi fosil habis. Sebab Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam Energi Outlook 2018 memprediksi, Indonesia sudah memerlukan energi terbarukan sekitar 4 Gigawatt dari PLTN pada 2030. Bahkan pada 2025, pemanfaatan energi baru dan terbarukan harus mencapai 25%.
Sumber : Suara.com
