Advertisement
Soal Pembentukan Kabinet, Megawati: Tunggu Pelantikan Presiden
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan keterangan pers usai pengukuhan dirinya sebagai Ketua Umum PDIP periode 2019-2024 dalam Kongres V PDI Perjuangan, di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2019). - ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) tidak akan mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memastikan kabinet pemerintahan periode 2019-2024. PDIP berdalih penyusunan kabinet ada prosedurnya.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan hal itu melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakartra, Rabu (28/8/2019) malam.
Advertisement
Megawati melakukan kunjungan kerja ke Seoul, Korea Selatan untuk menghadiri dan menjadi salah satu pembicara utama pada DMZ International Forum on the Peace Economy, pada 28-29 Agustus. Pada kunjungan tersebut, Megawati didampingi menantu Nancy Prananda, cucu Diah Lupita Jasmina Srita, serta Ketua DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri.
Menurut Megawati, soal kabinet dan pengisian jabatan menteri, sebaiknya tidak terlalu dianggap krusial, karena penyusunan kabinet itu adalah hak prerogatif presiden dan ada prosedurnya.
BACA JUGA
"Saya sebagai ketua umum partai pengusung utama Presiden Jokowi, menunggu dulu pelantikan presiden pada 20 Oktober," kata Megawati.
Presiden kelima RI ini menjelaskan, sudah ada tata pemerintahan yang efektif beserta prosedurnya. Baru setelah pelantikan presiden dan wakil presiden, kata dia, selanjutnya dilakukan pembentukan kabinet.
"Hal yang harus diingat, pembentukan kabinet itu adalah hak prerogatif presiden. Artinya penentu akhirnya adalah Presiden Jokowi," katanya.
Menurut Megawati, pada Kongres V PDI Perjuangan, di Bali pada 8-10 Agustus lalu, dirinya memang sempat meminta agar PDI Perjuangan diberi jatah kursi kabinet terbesar.
"Usulan itu disampaikan karena dalam forum kongres. Pernyataan saya saat itu adalah hal biasa saja. Kenapa harus sembunyi-sembunyi. Minta saja, tapi dikasih atau tidak, itu adalah keputusan presiden," katanya.
Menurut Megawati, PDI Perjuangan meskipun menyampaikan usulan tersebut, tapi tetap tunduk pada fatsun politik Indonesia, bahwa yang menentukan kabinet adalah presiden terpilih melalui hak prerogatifnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Trump Pertimbangkan Jual Jet Tempur F-35 ke Turki, Israel Waspada
- Trump Klaim 95 Persen Rencana Damai Rusia-Ukraina Telah Disepakati
- 46.207 Penumpang Tinggalkan Jakarta dengan Kereta Api Hari Ini
- Ratusan Warga Terdampak Banjir Bandang Kalimantan Selatan
- Kunjungan ke IKN Tembus 36.700 Orang saat Libur Natal 2025
Advertisement
Advertisement
Musim Liburan, Wisata Jip Merapi Diserbu hingga 20 Ribu Orang
Advertisement
Berita Populer
- Sepanjang 2025, IHSG Pecahkan Rekor Tertinggi 24 Kali
- Gelombang Tinggi, Pelayaran Labuan Bajo Dihentikan
- Trump Desak Israel Ubah Kebijakan di Tepi Barat
- Kapolda DIY Pastikan Nataru Aman, Puncak Malioboro 31 Desember
- CIA Serang Dermaga Venezuela, AS Klaim Target Sindikat Narkoba
- Polres Temanggung Larang Kembang Api Malam Tahun Baru
- SPPT PBB-P2 Sleman 2026 Dibagikan Lebih Awal
Advertisement
Advertisement




