Advertisement
Soal Pembentukan Kabinet, Megawati: Tunggu Pelantikan Presiden
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan keterangan pers usai pengukuhan dirinya sebagai Ketua Umum PDIP periode 2019-2024 dalam Kongres V PDI Perjuangan, di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2019). - ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) tidak akan mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memastikan kabinet pemerintahan periode 2019-2024. PDIP berdalih penyusunan kabinet ada prosedurnya.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan hal itu melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakartra, Rabu (28/8/2019) malam.
Advertisement
Megawati melakukan kunjungan kerja ke Seoul, Korea Selatan untuk menghadiri dan menjadi salah satu pembicara utama pada DMZ International Forum on the Peace Economy, pada 28-29 Agustus. Pada kunjungan tersebut, Megawati didampingi menantu Nancy Prananda, cucu Diah Lupita Jasmina Srita, serta Ketua DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri.
Menurut Megawati, soal kabinet dan pengisian jabatan menteri, sebaiknya tidak terlalu dianggap krusial, karena penyusunan kabinet itu adalah hak prerogatif presiden dan ada prosedurnya.
"Saya sebagai ketua umum partai pengusung utama Presiden Jokowi, menunggu dulu pelantikan presiden pada 20 Oktober," kata Megawati.
Presiden kelima RI ini menjelaskan, sudah ada tata pemerintahan yang efektif beserta prosedurnya. Baru setelah pelantikan presiden dan wakil presiden, kata dia, selanjutnya dilakukan pembentukan kabinet.
"Hal yang harus diingat, pembentukan kabinet itu adalah hak prerogatif presiden. Artinya penentu akhirnya adalah Presiden Jokowi," katanya.
Menurut Megawati, pada Kongres V PDI Perjuangan, di Bali pada 8-10 Agustus lalu, dirinya memang sempat meminta agar PDI Perjuangan diberi jatah kursi kabinet terbesar.
"Usulan itu disampaikan karena dalam forum kongres. Pernyataan saya saat itu adalah hal biasa saja. Kenapa harus sembunyi-sembunyi. Minta saja, tapi dikasih atau tidak, itu adalah keputusan presiden," katanya.
Menurut Megawati, PDI Perjuangan meskipun menyampaikan usulan tersebut, tapi tetap tunduk pada fatsun politik Indonesia, bahwa yang menentukan kabinet adalah presiden terpilih melalui hak prerogatifnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
Pemerintah Pastikan Tidak Impor Bawang Merah Meski Harga Naik
Advertisement
Jokowi Siapkan Program Unggulan untuk Prabowo-Gibran
Advertisement
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Alasan Gerindra Bantul Belum Buka Pendaftaran Penjaringan Pilkada
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
- Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
- Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
- BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Advertisement
Advertisement
