Penyewa Pusat Belanja Minta Bantuan Pemerintah
Penyewa pusat belanja juga meminta agar pemerintah membantu pinjaman lunak atau softloan secara khusus melalui bank-bank BUMN.
Istri Presiden Ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sinta Nuriyah Wahid (tengah)./Antara-Nova Wahyudi
Harianjogja.com, JAKARTA - Istri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah, menilai seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023 menyisakan banyak persoalan serius.
Problem tersebut mulai dari Panitia Seleksi Capim KPK hingga para calon yang tersisa saat ini. Sinta mengatakan proses seleksi harus dilakukan secara profesional, objektif dan tidak cenderung kepada kepentingan salah satu pihak.
"Sayangnya ada beberapa calon pimpinan yang dianggap tidak memenuhi kriteria tersebut tapi tetap diloloskan oleh Pansel," ujar Sinta dalam suatu diskusi di Gedung KPK pada Rabu (28/8/2019).
Menurut Sinta, KPK adalah ujung tombak dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya, lembaga antirasuah harus dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas.
Dengan demikian dia berharap perlu adanya upaya semua pihak untuk memastikan bahwa pimpinan KPK ke depan haruslah yang terbaik.
Dia mengaku khawatir apabila pimpinan yang terpilih nanti tak memiliki kualifikasi yang baik secara profesi, moral maupun intelektual akan menghambat upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.
"Maka tidak hanya upaya pemberantasan korupsi akan tersendat, tetapi juga akan menjadi abuse of power atau penyelewangan kekuasaan," katanya.
Sebanyak 20 Capim KPK tengah menjalani proses wawancara dan uji publik di Kementerian Sekretariat Negara hingga Kamis (29/8/2019). Dari ke-20 nama itu, ada sejumlah nama yang menjadi sorotan lantaran diduga melanggar kode etik hingga tak patuh LHKPN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Penyewa pusat belanja juga meminta agar pemerintah membantu pinjaman lunak atau softloan secara khusus melalui bank-bank BUMN.
Gempa Sukabumi Magnitudo 4,5 mengguncang Jawa Barat akibat aktivitas sesar aktif bawah laut, BMKG pastikan belum ada gempa susulan.
DPAD DIY mengakuisisi untuk mengelola arsip termasuk arsip pribadi, seniman, budayawan dan arsip-arsip yang menyimpan memori kolektif.
Identitas 11 bayi yang ditemukan di Pakem Sleman masih ditelusuri Pemkab Sleman untuk penerbitan dokumen resmi dan asal-usul bayi.
Bank Indonesia mencatat pertumbuhan utang luar negeri Indonesia triwulan I 2026 melambat, dengan rasio ULN terhadap PDB turun menjadi 29,5 persen.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Muhadjir Effendy dalam kasus dugaan korupsi kuota haji setelah saksi meminta penundaan.