Advertisement
Jubir: Tanah di Ibu Kota Baru Milik Adik Prabowo
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri) bersama Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kedua kanan) menyapa wartawan usai pertemuan keduanya, Kamis (15/8/2019) - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Baru saja lokasi pemindahan ibu kota baru diumumkan, muncul kabar Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto disebut-sebut memiliki lahan di lokasi tersebut, yakni di Provinsi Kalimantan Timur. Namun polemik keberadaan lahan eks capres 2019 itu langsung dibantah.
Juru Bicara Prabowo Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, lahan di Kaltim yang belakangan diperbincangkan bukan kepunyaan Prabowo, melainkan milik sang adik, Hashim Djojohadikusumo melalui Arsari Group.
Advertisement
"Bukan [milik Prabowo] tapi milik Arsari Group milik Pak Hashim," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Selasa (27/8/2019).
Sebelumnya, Waketum Gerindra Edhy Prabowo juga tak menampik Hashim memiliki lahan di lokasi ibu kota baru.
Hanya, ia tak mengetahui pasti posisi tepat lahan tersebut berada di antara dua lokasi pemindahan ibu kota, yakni Kabupaten Kutai Kertanegara atau Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Ada sebagian, kami tidak tahu detailnya di mana-mana. Peta lokasinya belum tahu Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara. Memang ada lahan kami di Penajam Paser Utara tetapi tidak tahu eksplisit spesifiknya di mana," kata Edhy.
Untuk diketahui, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebut bahwa lokasi Ibu Kota baru yang dipilih Presiden Jokowi adalah bekas Hak Pengusahaan Hutan International Timber Corporation Indonesia. Dahlan menyebut lahan itu bukan lagi milik ITCI melainkan milik Prabowo Subianto.
Dahlan menyampaikan tanggapannya terkait lokasi daerah yang dipilih Jokowi untuk menjadi Ibu Kota baru. Tahun 1970 dirinya pernah merasakan tinggal di Kalimantan Timur. Sedikitnya ia mengetahui soal kehidupan di sana.
"Saya tahu lokasi itu. Yang direncanakan jadi Ibu Kota baru Republik Indonesia itu. Yang kemarin diumumkan sendiri oleh Bapak Presiden Jokowi itu," kata Dahlan dalam keterangannya, Selasa (27/8/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Advertisement
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Advertisement
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
Advertisement
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
Berita Pilihan
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
- DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Advertisement
Wali Kota Jogja Klaim Target Pengurangan Volume Sampah 20 Persen Tercapai
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
Advertisement
Advertisement
