Advertisement
PDIP Setujui Wacana Pemekaran Bekasi Jadi Bagian DKI Jakarta
Ilustrasi-Pekerja menyelesaikan pembuatan kendaraan hias di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (28/6/2019). - ANTARA/Dhemas Reviyanto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono menyetujui wacana bergabungnya Bekasi menjadi bagian dari provinsi DKI Jakarta.
Meski demikian, dia tak menampik bahwa masalah penggabungan atau pemisahan wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Advertisement
"Kalau ditanya apakah fraksi PDI Perjuangan setuju? Saya kira PDI Perjuangan pasti akan menyokong itu, sepakat sih," kata Gembong di DPRD DKI, Kamis (22/8/2019).
Selain itu, dia menilai pemerintah membutuhkan kajian konperhensif terkait penggabungan beberapa daerah ke DKI Jakarta.
Lebih lanjut, eksekutif dan legislatif juga perlu mendengar kemauan warga masyarakat ketika ada wacana bahwa wilayahnya akan digabungkan ke DKI Jakarta. Dia menilai tiga hal tersebut perlu dikaji mendalam agar sesuai dengan kehendak semua pihak.
Menurut Gembong, wacana penggabungan wilayah tak dapat dipisahkahkan dari isu pemindahan ibu kota ke Kalimantan yang diajukan Presiden Joko Widodo.
Gembong menilai ada kompensasi dari masuknya daerah mitra ke Jakarta. Salah satu kompensasi yakni masuknya pendapatan asli daerah (PAD).
"Katakanlah Bogor dan Bekasi masuk, [artinya] PAD kita akan bertambah juga secara otomatis. Kalau soal itu enggak terlalu problem karena dua daerah ini juga kan gemuk juga dalam arti PAD-nya," jelas Gembong.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
