Advertisement
Pecandu dan Pemakai Dijamin Rehabilitasi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Ahli Hukum Narkoba Universitas Trisakti Dr Anang Iskandar mengatakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjamin pengaturan upaya hukum rehabilitasi bagi penyalahguna dan pencandu narkoba.
"Tujuan undang-undang 35 tahun 2009 ada dua memberantas peredaran gelap narkoba, menjamin pengaturan upaya hukum rehabilitasi bagi penyalaguna dan pecandu," kata Anang, dalam diskusi Refleksi 74 Indonesia merdeka dalam memberantas narkoba di Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2019).
Advertisement
Anang mengatakan ada yang luput dari pemahaman tentang penegakan hukum undang-undang narkoba. Indonesia telah tiga kali mengganti undang-undang tentang narkoba yakni UU Nomor 9 Tahun 1976, UU nomor 22 Tahun 1997 lalu UU Nomor 35 Tahun 2009.
Ketiga undang-undang tersebut mengacu pada Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961 di Amerika yang diamandemen dengan protokol 1971 salah satu amanatnya ada peran rehabilitatif dalam undang-undang tersebut.
Anang yang juga Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) periode 2012-2015 mengatakan misi penegakan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah represif terhadap pengedar dan rehabilitatif terhadap pengguna.
Ketiga UU narkotika ini konstruksi hukumnya selalu menempatkan penyalahguna narkotika sebagai kejahatan yang diperlakukan secara khusus yaitu diberikan upaya paksa berupa rehabilitasi dan penjatuhan hukuman berupa hukuman rehabilitasi.
Hanya saja praktek penegakan hukum baik penyidikan dan penuntutannya dipaksakan ditahan layaknya pengedar dan penjatuhan hukumannya oleh hakim selalu berupa hukuman penjara.
"Itulah mengapa sejak kita memiliki undang narkotika kebutuhan akan lapas meningkat tidak terkendali, penyalah guna jumlahnya meningkat tajam dari tahun ke tahun karena tidak disembuhkan," katanya.
Ia mengatakan peredaran narkotika menjadi ramai karena pembelinya makin banyak dan probilitas keberhasilan penegakan hukumnya menjadi tinggi, akhirnya lapas menjadi kuwalahan menangani warga binaan yang notabene orang sakit kecanduan.
Anang menyebutkan undang-undang narkotika juga mengatur kewenangan mutlak hakim untuk menjatuhkan hukuman bagi penyalaguna dan pecandu narkoba.
"Hakim diberikan kewenangan mutlak salah tidak salah harus menjatuhkan hukuman rehabilitasi, pasal 103," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Pemkot Jogja Siapkan Pembatasan Bus Besar dan Uji Coba Malioboro Bebas Kendaraan Bermotor Tahun Ini
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement