Advertisement
Kritikan Pedas Politikus PSI ke Jusuf Kalla soal NKRI Bersyariah

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait Ijtimak Ulama IV dikritik politikus PSI.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia Guntur Romli menyentil Wakil Presiden Jusuf Kalla ihwal tanggapannya soal hasil Ijtimak Ulama IV yang ingin menegakkan NKRI Syariah berdasarkan Pancasila.
Advertisement
JK menganggap masyarakat tak perlu alergi terhadap penggunaan kata syariah dalam menegakan NKRI hasil keputusan Ijtimak Ulama IV. Hal itu kemudian ditanggapi Guntur Romli melalui akun Twitter @GunRomli.
Guntur lalu mengungkapkan maksud kata syariah yang digunakan dalam Ijtimak Ulama IV agar JK tak salah paham.
"Syariah dikomersialisasi dengan strategi marketing untuk jenis produk dan unit usaha, ini bikin miris. Tapi yang ijtimak lakukan syariah dipolitisasi untuk bentuk dan kedaulatan negara: NKRI Syariah, paham?" ujar Guntur Romli seperti dikutip Suara.com, Senin (12/8/2019).
Guntur berujar syariah yang hanya dipakai sebagai dagangan semata, apalagi untuk politisasi suatu hal menjadi berbahaya. Itu pula yang diingatkan Guntur Romli kepada JK.
"Syariat Islam untuk umat Islam: Cocok! Syariah hanya sebagai strategi marketing untuk produk komersial: bikin miris! Syariah untuk politisasi bentuk dan kedaulatan negara (NKRI): ini bahaya @Pak_JK! Bukan soal alergi tapi tempatkan persoalan pada konteksnya," ujar Guntur Romli.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut menanggapi terkat keputusan Ijtimak Ulama IV yang menyerukan penegakan NKRI syariah berdasarkan Pancasila. Meskipun tidak mempersoalkan itu, namun JK meminta kepada publik untuk tidak menyimpulkan hasil tersebut dirumuskan oleh seluruh ulama di Indonesia.
JK menuturkan, ulama di Indonesia itu berjumlah banyak. Sehingga putusan yang diambil di Ijtimak Ulama IV bukan merupakan putusan dari seluruh ulama yang ada di Indonesia.
"Tentu tak bisa mengatasnakmakan suatu pertemuan bahwa itu pendapat semua ulama, tidak. Tentu ulama yang tergabung dalam organisasi yang mengadakan pertemuan itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).
Terkait putusan Ijtimak Ulama IV terkait NKRI syariah, JK menilai tidak ada yang perlu merasa alergi dengan diksi syariah.
Syariat Islam unt umat Islam: cocok! Syariah hanya sbg strategi marketing unt produk komersial: bikin miris! Syariah unt politisasi bentuk & kedaulatan negara (NKRI): ini bahaya @Pak_JK! Bukan soal alergi, tp tempatkan persoalan pd konteksnya
— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) August 12, 2019
"Pertama, jangan kita merasa alergi kepada kata syariah. Syariah itu mudah sekali sebenarnya. Salat syariah, puasa syariah, bekerja syar'i. Mengajar juga syariah," ujarnya.
Syariah kata JK, juga dijalankan ketika umat Islam menjalankan akidah. Di mana umat Islam percaya kepada Allah kemudian percaya kepada rasul dan kitab suci Alquran. Lalu ibadah wajib dan sunnah juga dilakukan oleh umat Islam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Porda XVII DIY 2025: Sleman Mulai Siapkan OPD Pendamping Cabor Demi Membidik Juara Umum
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
- KPK Panggil Pihak Swasta Terkait Suap Pengadaan Barang di MPR RI
- Pembubaran Kegiatan Ibadah dan Perusakan Rumah Retret di Sukabumi, Kemenag Siapkan Regulasi Rumah Doa
- Pemkab Bantul Siapkan Siswa Cadangan Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement