Advertisement
Calon Pemegang Kursi Sekjen PDIP di Tangan Megawati
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan keterangan pers usai pengukuhan dirinya sebagai Ketua Umum PDIP periode 2019-2024 dalam Kongres V PDI Perjuangan, di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2019). - ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Advertisement
Harianjogja.com, BALI - Posisi Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) untuk masa bakti 2019-2024 akan ditentukan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP demisioner Hasto Kristiyanto.
"Nanti ibu ketua umum [yang menentukan]," kata Hasto di lokasi Kongres V PDI Perjuangan, di Bali, Jumat (9/8/2019).
Advertisement
Hasto mengatakan semua figur yang belakangan disebut berpeluang menduduki posisi sekjen, merupakan figur yang baik dan kompeten, termasuk salah satunya Ahmad Basarah yang kini merupakan Wakil Ketua MPR RI.
"Pak Ahmad Basarah Wakil Ketua MPR, kemudian doktor ideologi Pancasila. Sebagai partai pelopor kita memerlukan orang yang paham ideologi seperti itu," kata Hasto.
Saat ditanya kesiapannya jika ditunjuk kembali oleh Megawati sebagai sekjen partai, Hasto mengatakan setiap kader harus siap ditempatkan di manapun.
"Dalam konteks sejarah partai kita harus siap ditugaskan apapun, jadi anak ranting itu juga tidak kalah terhormat. Karena ibu selalu menegaskan sebagai petugas partai kita punya tanggungjawab yang sama, kewajiban yang sama dalam menjaga citra partai," jelas Hasto.
Sementara mengenai ada tidaknya aturan anggaran dasar/anggaran rumah tangga PDIP yang membolehkan seseorang menjabat dua kali sebagai sekjen, Hasto mengatakan bahwa AD/ART itu akan turut dibahas dalam kongres.
"AD/ART itu nanti hak anggota, saya sudah tidak punya, karena sudah demisioner," kata Hasto.
Politisi PDIP Andreas Pareira menyampaikan struktur DPP PDIP masa bakti 2019-2024 akan diumumkan Megawati pada hari terakhir Kongres V PDIP, Sabtu (10/8/2019) besok.
Dalam kesempatan itu, kata dia, akan terlihat, siapa figur yang diganti atau dipertahankan oleh Megawati dalam struktur kepengurusan partai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
LITERASI KESEHATAN: Warga Lansia Diminta Bijak Memilih Jenis Olahraga
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
