Batik DIY Didorong Makin Ramah Lingkungan demi Tembus Pasar Dunia
DIY memperkuat pelaku industri batik melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk menjaga warisan dunia UNESCO dan pasar global.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko saat menerima kunjungan tim Bisnis Indonesia, di Kantor Staf Presiden Jakarta, Jumat (6/4/2018)./Bisnis Indonesia-Dwi Prasetya
Harianjogja.com, JAKARTA - Persaudaraan Alumni (PA) 212 heran dengan sikap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menutup pintu untuk berdialog dengan Front Pembela Islam (FPI).
Kepala Divisi Hukum PA 212 Damai Hari Lubis mengungkapkan keheranannya saat mendengar ucapan mantan Panglima TNI tersebut. Sebagai perwakilan dari pemerintahan, Moeldoko dicap lucu olehnya karena ogah membuka diskusi bersama FPI.
"Lucu. Kok, negarawan dari pemerintahan, malah ingin tutup dialog?," kata Lubis kepada Suara.com, Rabu (7/8/2019).
Kemudian, Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB) itu juga menilai kalau Moeldoko tidak paham dengan tugas dan fungsi dari jabatannya.
Terlebih menurutnya, Moeldoko juga tidak mengerti dengan arti dari diksi rekonsiliasi sehingga menutup pintu bagi FPI yang terbuka apabila diajak berdiskusi dengan pemerintah.
"Mungkin kurang faham dengan fungsi dan jabatannya serta tidak dapat memaknai arti perlunya rekonsiliasi terhadap perbedaan - perbedaan mungkin kurang faham dengan fungsi dan jabatannya serta tidak dapat memaknai arti perlunya rekonsiliasi terhadap perbedaan - perbedaan," tandasnya.
Untuk diketahui, Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Ma\'arif sempat menyebut pihaknya siap berdialog dengan pemerintah jika FPI dianggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan tak ada yang perlu diobrolkan.
Ia menegaskan yang diperlukan pemerintah yakni komitmen ormas yang berazaskan Pancasila.
"Kami [Pemerintah] nggak perlu dialog yang diperlukan adalah komitmen, apalagi yang didialog kan nggak perlu dialog. Sudah jelas semua ormas supaya berazaskan pancasila sesuai dengan Undang-undangnya," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Moeldoko menegaskan tak perlu dialog dengan pemerintah untuk menunjukkan ideologi Pancasila. Namun jika ormas FPI mengikuti aturan yakni sesuai dengan ideologi Pancasila, tidak perlu lagi ada dialog.
"Apanya yang didialogkan, suudah jelas. nggak perlu ada dialog. Sepanjang oke ikuti aturan mainnya selesai semua, apalagi yang perlu didialogkan," kata dia.
Lebih lanjut, Moeldoko menegaskan setiap ormas tidak boleh mengembangkan ideologi lain selain Pancasila.
Kata dia, jika FPI tegas mengatakan sejalan dengan ideologi Pancasila dan perilaku-perilaku sesuai dengan Pancasila tidak perlu lagi ada dialog.
"Saya pikir itulah, jangan mengembangkan ideologi lain itu prinsipnya. Dengan tegas FPI oke ideologi saya Pancasila selesai. Perilaku-perilaku Pancasila selesai kan itu, apa lagi yang perlu didialogkan," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
DIY memperkuat pelaku industri batik melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk menjaga warisan dunia UNESCO dan pasar global.
Giri Sembung di Kulonprogo akan diperkenalkan sebagai spot paralayang baru di Pulau Jawa melalui Kejurnas Paralayang Cakrawala Nusantara Seri I 2026.
SMPN 4 Pakem menjadi sekolah pertama di Indonesia yang menerapkan program WiSe bersama TMH.id untuk membangun ekosistem kesehatan mental.
BGN menargetkan pelunasan tunggakan Rp1,6 triliun kepada pihak ketiga pada 2026. Anggaran pembayaran masih dalam proses reviu dan diblokir.
Presiden Prabowo menegaskan keterlibatan TNI dan Polri dalam membantu rakyat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan nasional.
Gangguan kecemasan dan depresi dapat menurunkan produktivitas kerja serta kualitas hidup. Kenali dampak dan pentingnya deteksi dini kesehatan mental.