Moeldoko Dinilai Tak Paham dengan Tugasnya karena Tolak Berdialog dengan FPI
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko saat menerima kunjungan tim Bisnis Indonesia, di Kantor Staf Presiden Jakarta, Jumat (6/4/2018). - Bisnis Indonesia/Dwi Prasetya Harianjogja.com, JAKARTA - Persaudaraan Alumni (PA) 212 heran dengan sikap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menutup pintu untuk berdialog dengan Front Pembela Islam (FPI).
Kepala Divisi Hukum PA 212 Damai Hari Lubis mengungkapkan keheranannya saat mendengar ucapan mantan Panglima TNI tersebut. Sebagai perwakilan dari pemerintahan, Moeldoko dicap lucu olehnya karena ogah membuka diskusi bersama FPI.
"Lucu. Kok, negarawan dari pemerintahan, malah ingin tutup dialog?," kata Lubis kepada Suara.com, Rabu (7/8/2019).
Kemudian, Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB) itu juga menilai kalau Moeldoko tidak paham dengan tugas dan fungsi dari jabatannya.
Terlebih menurutnya, Moeldoko juga tidak mengerti dengan arti dari diksi rekonsiliasi sehingga menutup pintu bagi FPI yang terbuka apabila diajak berdiskusi dengan pemerintah.
"Mungkin kurang faham dengan fungsi dan jabatannya serta tidak dapat memaknai arti perlunya rekonsiliasi terhadap perbedaan - perbedaan mungkin kurang faham dengan fungsi dan jabatannya serta tidak dapat memaknai arti perlunya rekonsiliasi terhadap perbedaan - perbedaan," tandasnya.
Untuk diketahui, Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Ma'arif sempat menyebut pihaknya siap berdialog dengan pemerintah jika FPI dianggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan tak ada yang perlu diobrolkan.
Ia menegaskan yang diperlukan pemerintah yakni komitmen ormas yang berazaskan Pancasila.
"Kami [Pemerintah] nggak perlu dialog yang diperlukan adalah komitmen, apalagi yang didialog kan nggak perlu dialog. Sudah jelas semua ormas supaya berazaskan pancasila sesuai dengan Undang-undangnya," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Moeldoko menegaskan tak perlu dialog dengan pemerintah untuk menunjukkan ideologi Pancasila. Namun jika ormas FPI mengikuti aturan yakni sesuai dengan ideologi Pancasila, tidak perlu lagi ada dialog.
"Apanya yang didialogkan, suudah jelas. nggak perlu ada dialog. Sepanjang oke ikuti aturan mainnya selesai semua, apalagi yang perlu didialogkan," kata dia.
Lebih lanjut, Moeldoko menegaskan setiap ormas tidak boleh mengembangkan ideologi lain selain Pancasila.
Kata dia, jika FPI tegas mengatakan sejalan dengan ideologi Pancasila dan perilaku-perilaku sesuai dengan Pancasila tidak perlu lagi ada dialog.
"Saya pikir itulah, jangan mengembangkan ideologi lain itu prinsipnya. Dengan tegas FPI oke ideologi saya Pancasila selesai. Perilaku-perilaku Pancasila selesai kan itu, apa lagi yang perlu didialogkan," tandasnya.
Sumber : suara.com
