Orangutan Betina Terjebak Bekas Karhutla di Kotim, Ini Kondisinya
BKSDA Kalteng bersama OFI dan Animal Rescue Sampit menyelamatkan orangutan betina berusia sekitar 20 tahun dari lahan bekas karhutla di Kotim.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko saat menerima kunjungan tim Bisnis Indonesia, di Kantor Staf Presiden Jakarta, Jumat (6/4/2018)./Bisnis Indonesia-Dwi Prasetya
Harianjogja.com, JAKARTA - Persaudaraan Alumni (PA) 212 heran dengan sikap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menutup pintu untuk berdialog dengan Front Pembela Islam (FPI).
Kepala Divisi Hukum PA 212 Damai Hari Lubis mengungkapkan keheranannya saat mendengar ucapan mantan Panglima TNI tersebut. Sebagai perwakilan dari pemerintahan, Moeldoko dicap lucu olehnya karena ogah membuka diskusi bersama FPI.
"Lucu. Kok, negarawan dari pemerintahan, malah ingin tutup dialog?," kata Lubis kepada Suara.com, Rabu (7/8/2019).
Kemudian, Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB) itu juga menilai kalau Moeldoko tidak paham dengan tugas dan fungsi dari jabatannya.
Terlebih menurutnya, Moeldoko juga tidak mengerti dengan arti dari diksi rekonsiliasi sehingga menutup pintu bagi FPI yang terbuka apabila diajak berdiskusi dengan pemerintah.
"Mungkin kurang faham dengan fungsi dan jabatannya serta tidak dapat memaknai arti perlunya rekonsiliasi terhadap perbedaan - perbedaan mungkin kurang faham dengan fungsi dan jabatannya serta tidak dapat memaknai arti perlunya rekonsiliasi terhadap perbedaan - perbedaan," tandasnya.
Untuk diketahui, Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Ma\'arif sempat menyebut pihaknya siap berdialog dengan pemerintah jika FPI dianggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan tak ada yang perlu diobrolkan.
Ia menegaskan yang diperlukan pemerintah yakni komitmen ormas yang berazaskan Pancasila.
"Kami [Pemerintah] nggak perlu dialog yang diperlukan adalah komitmen, apalagi yang didialog kan nggak perlu dialog. Sudah jelas semua ormas supaya berazaskan pancasila sesuai dengan Undang-undangnya," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Moeldoko menegaskan tak perlu dialog dengan pemerintah untuk menunjukkan ideologi Pancasila. Namun jika ormas FPI mengikuti aturan yakni sesuai dengan ideologi Pancasila, tidak perlu lagi ada dialog.
"Apanya yang didialogkan, suudah jelas. nggak perlu ada dialog. Sepanjang oke ikuti aturan mainnya selesai semua, apalagi yang perlu didialogkan," kata dia.
Lebih lanjut, Moeldoko menegaskan setiap ormas tidak boleh mengembangkan ideologi lain selain Pancasila.
Kata dia, jika FPI tegas mengatakan sejalan dengan ideologi Pancasila dan perilaku-perilaku sesuai dengan Pancasila tidak perlu lagi ada dialog.
"Saya pikir itulah, jangan mengembangkan ideologi lain itu prinsipnya. Dengan tegas FPI oke ideologi saya Pancasila selesai. Perilaku-perilaku Pancasila selesai kan itu, apa lagi yang perlu didialogkan," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
BKSDA Kalteng bersama OFI dan Animal Rescue Sampit menyelamatkan orangutan betina berusia sekitar 20 tahun dari lahan bekas karhutla di Kotim.
Jadwal KRL Jogja-Solo Jumat 16 Oktober 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jadwal lengkap dan tarif KRL Rp8.000.
Ahli waris pekerja padat karya di Sleman menerima santunan JKM Rp74 juta. Capaian UCJ Sleman hingga Oktober 2026 mencapai 36,48%.
Rachel/Febi kalah 16-21, 17-21 dari Treesa/Gayatri pada 16 besar Denmark Open 2026. Indonesia pun kehilangan seluruh wakil di ganda putri.
Malaysia menempati peringkat kelima Digital Nomad Visa Index 2026 dengan skor 82,9. Simak posisi Bali dan daftar 10 destinasi teratas.
Sentra kerajinan kulit Manding, Bantul, sepi pembeli. Perajin menghadapi persaingan toko online dan keluhan konsumen soal kualitas produk.