Advertisement
DPR Minta PLN Punya Desain Khusus Atasi Pemadaman Listrik
Ilustrasi. - Bisnis.com/Paulus Tandi Bone
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu menyampaikan peristiwa pemadaman listrik secara luas di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat hendaknya dapat dijadikan sebuah pembelajaran. PLN seharusnya memiliki sistem yang bisa meminimalisasi dampak pemadaman berskala luas.
"Saya mendorong PLN supaya memiliki desain. Kalau ada masalah, hendaknya dampaknya jangan begitu luas dan harus ada sistem yang bisa mengatur," katanya, di Jakarta, Minggu (4/8/2019).
Advertisement
Adapun sistem yang dimaksudkan Gus adalah cabang-cabang PLN, yang harus bisa mengantisipasi jika terjadi gangguan listrik, sehingga tidak menimbulkan masalah luas.
"PLN harus belajar dari setiap kejadian. Ini sesuatu yang tidak kita harapkan. PLN merugi, masyarakat merugi, industri merugi," ujar politisi Fraksi Gerindra itu.
Menurutnya, Komisi VII DPR akan memanggil pihak PT PLN (Persero) untuk memastikan pokok permasalahan yang terjadi dan mencarikan solusi, supaya permasalahan tersebut terulang kembali.
Gus menyampaikan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari PLN, gangguan terjadi pada transmisi tegangan tinggi di Pemalang, Jawa Tengah, dimana ada jaringan yang terputus. Sejumlah pembangkit listrik cadangan mengalami gangguan, sehingga membuat beban di Suralaya menjadi sangat tinggi dan menyebabkan terjadi trip (terputus).
"Semua cadangan sudah dimanfaatkan oleh PLN untuk mengatasi pemadaman, yakni di Tanjung Priok, Muara Karang dan Lontar Provinsi Banten. Akan tetapi kondisi pembangkit tersebut karena sebagai cadangan posisinya dalam kondisi off (mati) sehingga kalau diaktifkan membutuhkan waktu,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Advertisement
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
