Advertisement
BUNTUT BLACKOUT: Tak Punya Dasar Hukum, Rencana PLN Menyunat Gaji Karyawan Dikecam
Ilustrasi. - Bisnis.com/Paulus Tandi Bone
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Rencana pemotongan gaji karyawan PLN untuk mencari dana kompensasi bagi pelanggan yang terkena pemadaman listrik serentak (blackout) menuai kecaman.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengkritisi rencana PT PLN (persero) yang ingin memotong gaji karyawan untuk menutupi biaya ganti rugi atau kompensasi terhadap konsumen akibat listrik padam secara massal.
Advertisement
Melalui akun Twitter-nya @msaid_didu, ia berujar rencana potong gaji karyawan oleh PLN tersebut tidak memiliki dasar hukum. Selain itu, pemotongan gaji juga dirasa bertentangan dengan prinsip keadilan.
"Kebijakan rencana pemberian kompensasi kepada pelanggan PLN karena mati listrik yang rencananya diambil dari pemotongan gaji karyawan adalah kebijakan tidak punya dasar hukum dan tidak adil. Pelanggan tidak berhak menerima uang pribadi karyawan," cuit Said Didu di Twitter, Rabu (7/8/2019).
BACA JUGA
Kebijakan rencana pemberian kompensasi kpd pelanggan PLN krn mati listrik yg rencananya diambil dari pemotongan gaji karyawan adalah kebijakan tdk punya dasar hukum dan tdk adil. Pelanggan tdk berhak menerima uang "pribadi" karyawan
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) August 7, 2019
Sebelumnya, Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan memastikan biaya untuk kompensasi atau ganti rugi akibat insiden mati listrik atau blackout tidak akan membebani APBN.
Pasalnya, biaya kompensasi senilai Rp800 miliar lebih itu bakal ditutup dengan mekanisme potong gaji karyawan.
Ia mengatakan PLN tidak berani mengambil dana APBN sebagai biaya ganti rugi terhadap konsumen lantaran bukan peruntukkannya.
"Makanya harus hemat lagi nanti, gaji pegawai kurangi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Purbaya: Presiden Prabowo Berhasil Pulihkan Optimisme Publik
12.500 Guru Belum Sarjana Akan Dibantu Lewat Skema RPL
DPR RI: Biaya Haji Masih Bisa Diturunkan Lagi
Sempat Ditutup Akibat Langgar SOP, 12 SPPG Beroperasi Kembali
Advertisement
Ratusan Rumah di Cianjur Luluh Lantak Akibat Cuaca Ekstrem
Purbaya Sebut Kepercayaan Publik ke Pemerintah Mulai Pulih
BGN Percepat Pembangunan SPPG, Target 14 Ribu Unit
Pemerintah Targetkan Koneksi 5G Capai 32 Persen di 2030
Kuasa Hukum Nadiem Beberkan Isi Pembahasan Grup WA
Advertisement
Hakim Tolak Praperadilan Delpedro Terkait Kasus Penghasutan Demo
Polisi Beberkan Kronologi Tewasnya Pengemudi Lexus Tertimpa Pohon
Viral Bus Terguling di Jalan Tol Batang, 3 Orang Meninggal
Biaya Haji 2026 Turun Rp1 Juta, Jemaah Bayar Rp54,92 Juta
4 Penerbang TNI AU Akan Kemudikan A400M dari Spanyol ke Halim Jakarta
Advertisement
Hari Pertama Bertugas, Kajati DIY Petakan Kasus Korupsi
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Terbaru Hari Ini, Selasa 28 Oktober 2025
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal SIM Keliling Ditlantas Polda DIY Hari Ini, 27 Oktober 2025
- Jadwal KA Prameks Terbaru Hari Ini, Senin 27 Oktober 2025
- Jadwal SIM Keliling di Bantul Hari ini, Senin 27 Oktober 2025
- Update! Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Senin 27 Oktober 2025
- Jadwal SIM Keliling di Gunungkidul Hari Ini, Senin 27 Oktober 2025
- Jadwal DAMRI Menuju Bandara YIA Hari Ini
- Jadwal SIM Keliling di Kulonprogo Hari Ini, Senin 27 Oktober 2025
Advertisement
Advertisement
