Advertisement
BUNTUT BLACKOUT: Tak Punya Dasar Hukum, Rencana PLN Menyunat Gaji Karyawan Dikecam
Ilustrasi. - Bisnis.com/Paulus Tandi Bone
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Rencana pemotongan gaji karyawan PLN untuk mencari dana kompensasi bagi pelanggan yang terkena pemadaman listrik serentak (blackout) menuai kecaman.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengkritisi rencana PT PLN (persero) yang ingin memotong gaji karyawan untuk menutupi biaya ganti rugi atau kompensasi terhadap konsumen akibat listrik padam secara massal.
Advertisement
Melalui akun Twitter-nya @msaid_didu, ia berujar rencana potong gaji karyawan oleh PLN tersebut tidak memiliki dasar hukum. Selain itu, pemotongan gaji juga dirasa bertentangan dengan prinsip keadilan.
"Kebijakan rencana pemberian kompensasi kepada pelanggan PLN karena mati listrik yang rencananya diambil dari pemotongan gaji karyawan adalah kebijakan tidak punya dasar hukum dan tidak adil. Pelanggan tidak berhak menerima uang pribadi karyawan," cuit Said Didu di Twitter, Rabu (7/8/2019).
BACA JUGA
Kebijakan rencana pemberian kompensasi kpd pelanggan PLN krn mati listrik yg rencananya diambil dari pemotongan gaji karyawan adalah kebijakan tdk punya dasar hukum dan tdk adil. Pelanggan tdk berhak menerima uang "pribadi" karyawan
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) August 7, 2019
Sebelumnya, Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan memastikan biaya untuk kompensasi atau ganti rugi akibat insiden mati listrik atau blackout tidak akan membebani APBN.
Pasalnya, biaya kompensasi senilai Rp800 miliar lebih itu bakal ditutup dengan mekanisme potong gaji karyawan.
Ia mengatakan PLN tidak berani mengambil dana APBN sebagai biaya ganti rugi terhadap konsumen lantaran bukan peruntukkannya.
"Makanya harus hemat lagi nanti, gaji pegawai kurangi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dipaksa Jadi Admin Judi Online, 9 WNI Akhirnya Dipulangkan
Pengadilan Malaysia Vonis Najib Razak 15 Tahun Penjara Kasus 1MDB
Kasus Penjualan Senjata ke Taiwan, 20 Perusahaan AS Kena Sanksi China
Puluhan Rumah Rusak, Polisi Tangani Dampak Puting Beliung Pati
Advertisement
Trump Siap Bertemu Netanyahu Bahas Masa Depan Gaza
Pesawat Libya Jatuh di Turki, Dugaan Sabotase Diselidiki
Mabes Polri Tambah Personel ke Aceh untuk Percepat Pemulihan Banjir
Jalur Pendakian Gunung Tambora Ditutup Mulai 28 Desember 2025
Thailand dan Kamboja Belum Sepakati Gencatan Senjata
Advertisement
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Bencana Susulan di Sumatera
KY Rekomendasikan Sanksi Nonpalu untuk Hakim Perkara Tom Lembong
Menpar Tegaskan Bali Tidak Sepi Saat Libur Natal 2025
Mendagri Tekankan Kesiapan Lahan Huntap untuk Korban Bencana Sumatera
Kim Jong Un Dorong Produksi Rudal dan Amunisi Korut Diperkuat
Advertisement
Turbulensi Penerbangan Jakarta-Sydney, Garuda Beri Penjelasan
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Menikmati Senja Tenang di Pantai Kerandangan Senggigi Lombok Barat
Advertisement
Berita Populer
- Jalur, Rute dan Tarif Bus Trans Jogja Terbaru Hari Ini
- Musim Durian Jatinom Klaten Ramai Diserbu Pemburu Saat Libur Nataru
- China Dukung Indonesia Jadi Ketua Dewan HAM PBB 2026
- Kedua Kalinya, Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 26 Desember 2025
- Jadwal Bus DAMRI Semarang ke Jogja Hari Ini
- Badai Dahsyat, California Tetapkan Status Darurat di Enam Wilayah
Advertisement
Advertisement
