Advertisement
BUNTUT BLACKOUT: Tak Punya Dasar Hukum, Rencana PLN Menyunat Gaji Karyawan Dikecam
Ilustrasi. - Bisnis.com/Paulus Tandi Bone
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Rencana pemotongan gaji karyawan PLN untuk mencari dana kompensasi bagi pelanggan yang terkena pemadaman listrik serentak (blackout) menuai kecaman.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengkritisi rencana PT PLN (persero) yang ingin memotong gaji karyawan untuk menutupi biaya ganti rugi atau kompensasi terhadap konsumen akibat listrik padam secara massal.
Advertisement
Melalui akun Twitter-nya @msaid_didu, ia berujar rencana potong gaji karyawan oleh PLN tersebut tidak memiliki dasar hukum. Selain itu, pemotongan gaji juga dirasa bertentangan dengan prinsip keadilan.
"Kebijakan rencana pemberian kompensasi kepada pelanggan PLN karena mati listrik yang rencananya diambil dari pemotongan gaji karyawan adalah kebijakan tidak punya dasar hukum dan tidak adil. Pelanggan tidak berhak menerima uang pribadi karyawan," cuit Said Didu di Twitter, Rabu (7/8/2019).
Kebijakan rencana pemberian kompensasi kpd pelanggan PLN krn mati listrik yg rencananya diambil dari pemotongan gaji karyawan adalah kebijakan tdk punya dasar hukum dan tdk adil. Pelanggan tdk berhak menerima uang "pribadi" karyawan
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) August 7, 2019
Sebelumnya, Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan memastikan biaya untuk kompensasi atau ganti rugi akibat insiden mati listrik atau blackout tidak akan membebani APBN.
Pasalnya, biaya kompensasi senilai Rp800 miliar lebih itu bakal ditutup dengan mekanisme potong gaji karyawan.
Ia mengatakan PLN tidak berani mengambil dana APBN sebagai biaya ganti rugi terhadap konsumen lantaran bukan peruntukkannya.
"Makanya harus hemat lagi nanti, gaji pegawai kurangi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
Ratusan Siswa di Garut Diduga Keracunan Makanan MBG
Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Advertisement
65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
Advertisement
Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
Advertisement
Tugas ke Luar Kota, Wapres Gibran Tak Hadiri Acara Pelantikan Menteri Baru
Berita Pilihan
Advertisement
Pemindahan TPR Pansela Tunggu Pembukaan Jembatan Pandansimo
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Lelang KPK Terhadap Barang Rampasan Digelar, Ini Linknya
- Prabowo Dikabarkan Gelar Pelantikan Menteri Hari Ini
- Mantan Kapolda DIY Ahmad Dofiri Datangi Istana Presiden
- KIP Kuliah 2025 Jalur Mandiri: Batas Waktu, Syarat, dan Cara Daftar
- Higgins Minta Israel CS Dikeluarkan dari Keanggotaan PBB
- Foto Dito dan Erick Thohir Jadi Sorotan di Tengah Isu Reshuffle
- Profil Ahmad Dofiri, Mantan Kapolda DIY Kini Jadi Penasihat Khusus Presiden
Advertisement
Advertisement
