Advertisement
BUNTUT BLACKOUT: Tak Punya Dasar Hukum, Rencana PLN Menyunat Gaji Karyawan Dikecam
Ilustrasi. - Bisnis.com/Paulus Tandi Bone
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Rencana pemotongan gaji karyawan PLN untuk mencari dana kompensasi bagi pelanggan yang terkena pemadaman listrik serentak (blackout) menuai kecaman.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengkritisi rencana PT PLN (persero) yang ingin memotong gaji karyawan untuk menutupi biaya ganti rugi atau kompensasi terhadap konsumen akibat listrik padam secara massal.
Advertisement
Melalui akun Twitter-nya @msaid_didu, ia berujar rencana potong gaji karyawan oleh PLN tersebut tidak memiliki dasar hukum. Selain itu, pemotongan gaji juga dirasa bertentangan dengan prinsip keadilan.
"Kebijakan rencana pemberian kompensasi kepada pelanggan PLN karena mati listrik yang rencananya diambil dari pemotongan gaji karyawan adalah kebijakan tidak punya dasar hukum dan tidak adil. Pelanggan tidak berhak menerima uang pribadi karyawan," cuit Said Didu di Twitter, Rabu (7/8/2019).
BACA JUGA
Kebijakan rencana pemberian kompensasi kpd pelanggan PLN krn mati listrik yg rencananya diambil dari pemotongan gaji karyawan adalah kebijakan tdk punya dasar hukum dan tdk adil. Pelanggan tdk berhak menerima uang "pribadi" karyawan
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) August 7, 2019
Sebelumnya, Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan memastikan biaya untuk kompensasi atau ganti rugi akibat insiden mati listrik atau blackout tidak akan membebani APBN.
Pasalnya, biaya kompensasi senilai Rp800 miliar lebih itu bakal ditutup dengan mekanisme potong gaji karyawan.
Ia mengatakan PLN tidak berani mengambil dana APBN sebagai biaya ganti rugi terhadap konsumen lantaran bukan peruntukkannya.
"Makanya harus hemat lagi nanti, gaji pegawai kurangi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ratusan Buku Louvre Rusak Akibat Kebocoran Pipa Pascaperampokan
Harga RAM Diprediksi Melonjak 2026 Akibat Ledakan AI
Pemprov Lampung Serahkan Kasus OTT Bupati Lamteng ke Aparat
600 Artefak Museum Bristol Dicuri, Polisi Minta Bantuan Publik
Advertisement
Prabowo-MBS Bahas Kelanjutan Pembangunan Kampung Haji
Pemerintah Siapkan Sistem Data Baru untuk Tepatkan Bansos
Gakkum Segel 11 Entitas Diduga Rusak Hutan Sumatra
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN Kalibaru Terancam Pasal Kelalaian
Transformasi Haji Diperketat, Praktik Rente Dihapus Total
Advertisement
Jasa Marga Beri Diskon Tol 20 Persen untuk Libur Nataru 2025
Bentrokan Thailand-Kamboja Tewaskan 16 Orang, Pengungsi Membengkak
Gus Yahya: Muktamar Bisa Dipercepat Asal Syarat Terpenuhi
Komnas HAM: Pemulihan Pascabencana Jadi Kewajiban Negara
BGN Evaluasi Rekrutmen Sopir Usai Insiden SDN Kalibaru
Advertisement
Matel Tewas Dikeroyok di Depan TMP Kalibata
Berita Pilihan
- Ratusan Buku Louvre Rusak Akibat Kebocoran Pipa Pascaperampokan
- Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing, Dikendarai Sopir Pengganti
- AS Ganti Font Lagi: Rubio Kembalikan Times New Roman, Tolak Calibri
- Tragedi Adamawa: 9 Perempuan Tewas Saat Aksi Damai di Nigeria
- Kuota 33 Ribu, Menhub Imbau Warga Daftar Mudik Gratis Nataru
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jalur Trans Jogja Terbaru, 11 Desember 2025
- Serapan Tenaga Kerja Bantul Anjlok, Target 2025 Meleset
- Garuda Pertiwi Lolos Semifinal SEA Games 2025
- Jadwal Layanan SIM Corner di Jogja Hari Ini, Kamis 11 Desember 2025
- Paspor Indonesia 2025 Bebas Visa ke 42 Negara
- Perbaikan Jalan Sleman Butuh Rp672 Miliar hingga 2029
- Jadwal Bus Sinar Jaya, 11 Desember 2025
Advertisement
Advertisement
