Advertisement
BUNTUT BLACKOUT: Tak Punya Dasar Hukum, Rencana PLN Menyunat Gaji Karyawan Dikecam
Ilustrasi. - Bisnis.com/Paulus Tandi Bone
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Rencana pemotongan gaji karyawan PLN untuk mencari dana kompensasi bagi pelanggan yang terkena pemadaman listrik serentak (blackout) menuai kecaman.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengkritisi rencana PT PLN (persero) yang ingin memotong gaji karyawan untuk menutupi biaya ganti rugi atau kompensasi terhadap konsumen akibat listrik padam secara massal.
Advertisement
Melalui akun Twitter-nya @msaid_didu, ia berujar rencana potong gaji karyawan oleh PLN tersebut tidak memiliki dasar hukum. Selain itu, pemotongan gaji juga dirasa bertentangan dengan prinsip keadilan.
"Kebijakan rencana pemberian kompensasi kepada pelanggan PLN karena mati listrik yang rencananya diambil dari pemotongan gaji karyawan adalah kebijakan tidak punya dasar hukum dan tidak adil. Pelanggan tidak berhak menerima uang pribadi karyawan," cuit Said Didu di Twitter, Rabu (7/8/2019).
BACA JUGA
Kebijakan rencana pemberian kompensasi kpd pelanggan PLN krn mati listrik yg rencananya diambil dari pemotongan gaji karyawan adalah kebijakan tdk punya dasar hukum dan tdk adil. Pelanggan tdk berhak menerima uang "pribadi" karyawan
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) August 7, 2019
Sebelumnya, Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan memastikan biaya untuk kompensasi atau ganti rugi akibat insiden mati listrik atau blackout tidak akan membebani APBN.
Pasalnya, biaya kompensasi senilai Rp800 miliar lebih itu bakal ditutup dengan mekanisme potong gaji karyawan.
Ia mengatakan PLN tidak berani mengambil dana APBN sebagai biaya ganti rugi terhadap konsumen lantaran bukan peruntukkannya.
"Makanya harus hemat lagi nanti, gaji pegawai kurangi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Petasan Meledak Saat Diracik, Tiga Remaja Grobogan Terluka
China Bebaskan Visa Warga Inggris dan Kanada Mulai 17 Februari
Gempa M 5,2 Guncang Mentawai, BMKG Sebut Tak Berpotensi Tsunami
Sidang Isbat Ramadan 2026 Digelar 17 Februari, Ini Tahapannya
Advertisement
Kapolres Bima Nonaktif Terjerat Narkoba, Ini Fakta Polri
Mulai Besok! China Bebaskan Visa untuk Warga Inggris dan Kanada
Mudik Imlek China Pecahkan Rekor 9,5 Miliar Perjalanan
Mengenal Tradisi Chunyun, Arus Mudik Raksasa di Tiongkok
Hubungan Myanmar-Timor Leste Memanas, Diplomat Diusir dari Yangon
Advertisement
Keluarga Korban Air India Diminta Lepas Hak Gugat
Marco Rubio: Donald Trump Pilih Negosiasi dengan Iran
Kendaraan di Jalan Layang MBZ Naik 46,77 Persen Jelang Imlek
Tiga Anggota Pemberontak Ngalum Kupel Papua Kembali ke NKRI
Dana Desa 2026 Dikunci 58 Persen untuk KDMP, Ini Dampaknya
Advertisement
Garuda Utuh di Asrama Haji Aceh, Simbol Hormat Prabowo
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Pegawai xAI Kritik Longgarnya Sistem Keamanan Chatbot Grok
- Padusan Jelang Ramadan, SAR Siagakan Puluhan Personel di Pantai
- Dana Desa Dikunci 58 Persen untuk KDMP, Kades Bersiap Ambil Sikap
- Sri Sultan: Pembangunan Olahraga DIY Tak Sekadar Kejar Medali
- DJP Wanti-wanti Modus Penipuan Berkedok Pajak
- KA Harina Tabrak Mobil di Mranggen, Sopir Tewas
- Awal Ramadan Berpotensi Beda, MUI Kulonprogo Imbau Umat Jaga Kedamaian
Advertisement
Advertisement
