Advertisement
Kemendagri soal Izin FPI: Kalau Jadi Mudarat untuk Apa Dibiarkan Hidup
Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. - Nurul Hidayat/Bisnis Indonesia
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah menegaskan tidak akan memperpanjang izin ormas yang dianggap tidak membawa manfaat.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kini belum kunjung memperpanjang izin Organisasi Masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI).
Advertisement
Salah satu alasan izin itu belum dikeluarkan karena Kemendagri masih meninjau keberadaan FPI bagi kemaslahatan masyarakat.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar menyebut ada dua jenis syarat yang harus diperiksa Kemendagri terkait perpanjangan izin FPI. Diantaranya syarat administrasi dan substansi.
Mengenai manfaat suatu organisasi menjadi syarat substansi. Menurut Bahtiar jika ada organisasi yang dianggap tidak memberi manfaat maka tidak akan diberikan izin.
"Apakah sebuah organisasi itu keberadaannya bermanfaat bagi negara ini? Atau menjadi mudarat. Kalau mudarat ngapain kami biarkan hidup di negeri ini," ujar Bahtiar di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).
Bahtiar menuturkan, kebebasan berorganisasi atau berserikat memang dihormati di Indonesia. Namun, ada batasan hukum yang harus dihormati untuk menjalankan organisasi. Karena itu pihaknya akan melakukan pemeriksaan mendalam soal manfaat FPI.
"Ya ada pendalaman dari Kementerian lembaga terkait," kata Bahtiar.
Untuk syarat administratif, FPI juga disebut belum melengkapinya. Kemendagri masih menunggu FPI untuk melengkapi sisa syarat yang belum dilengkapi.
"FPI Datanya belum lengkap, sudah diteliti oleh Dirjen politik dan pemerintahan umum direktorat Ormas, sampai hari ini datanya belum lengkap," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jalur Pendakian Gunung Tambora Ditutup Mulai 28 Desember 2025
Thailand dan Kamboja Belum Sepakati Gencatan Senjata
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Bencana Susulan di Sumatera
KY Rekomendasikan Sanksi Nonpalu untuk Hakim Perkara Tom Lembong
Advertisement
Menpar Tegaskan Bali Tidak Sepi Saat Libur Natal 2025
Mendagri Tekankan Kesiapan Lahan Huntap untuk Korban Bencana Sumatera
Kim Jong Un Dorong Produksi Rudal dan Amunisi Korut Diperkuat
Turbulensi Penerbangan Jakarta-Sydney, Garuda Beri Penjelasan
Kasus Ancaman Bom di 10 Sekolah, Polisi Tetapkan Tersangka
Advertisement
Volume Kendaraan di Tol Cipali Menurun Sehari Setelah Natal
Tak Cukup Bukti, KPK Terbitkan SP3 untuk Aswad Sulaiman
Residivis Curi Kabel Pompa di Ngawi, Nyaris Diamuk Warga
Anggaran Jepang 2026 Tembus Rekor, Militer dan Sosial Diprioritaskan
Banjir dan Longsor Meluas, California Dilanda Badai Ekstrem
Advertisement
10 Negara Paling Menyedihkan di Dunia 2024 Versi HAMI
Berita Pilihan
Advertisement
Konser Amal Titik Nol Jogja Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatera
Advertisement
Menikmati Senja Tenang di Pantai Kerandangan Senggigi Lombok Barat
Advertisement
Berita Populer
- Ketersediaan Telur Ayam Nasional Aman hingga Lebaran
- Menikmati Senja Tenang di Pantai Kerandangan Senggigi Lombok Barat
- Prabowo Serukan Doa dan Solidaritas bagi Korban Bencana Saat Natal
- Volume Lalu Lintas 5 Ruas Tol Meningkat, Termasuk Jogja-Solo
- Penjualan Tiket Kereta Api Jarak Jauh Melonjak hingga Jutaan Kursi
- Paus Leo XIV Kecam Krisis Kemanusiaan Gaza dalam Pesan Natal
- Heboh Stasiun Gambir Jakarta Pusat Bocor Saat Hujan Deras
Advertisement
Advertisement
