Advertisement
Menhan Sinyalir Ada Potensi Ormas FPI Bakal Tak Lagi Dizinkan
Menhan Ryamizard Ryacudu (kiri) saat berkunjung ke kediaman Buya Syafi'i Ma'arif, di Jogja, Selasa (11/6/2019) - Harian Jogja/Hafit Yudi Suprobo
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA- Izin organisasi Front Pembela Islam (FPI) berpotensi tidak diperpanjang.
Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi yang tidak akan berkompromi dengan perpanjangan izin Front Pembela Islam jika dinilai membahayakan negara dan hal itu merupakan keputusan presiden.
Advertisement
"Begini ya, itu kan keputusan Presiden, apapun keputusan Presiden kita harus loyal," kata Menhan menanggapi pertanyaan wartawan terkait belum ada perpanjangan izin FPI yang ditemui usai ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusumanegara Yogyakarta, Selasa (30/7/2019).
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini berpendapat bahwa Presiden mempunyai berbagai pertimbangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan terkait perizinan organisasi masyarakat (ormas) Islam pimpinan Habib Rizieq tersebut.
"Tentunya Presiden dengan pertimbangan-pertimbangan. Mudah-mudahan baiklah keputusannya, untuk kedua belah pihak maksudnya. Begitu ya," katanya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan kemungkinan pemerintah untuk tidak memperpanjang izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan apabila ormas tersebut dinilai tidak sejalan dengan ideologi negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tersangka Kasus Kekerasan PPDS Undip Sudah Ditetapkan dan Segera Diadili
Korupsi ASDP, KPK Panggil 2 Mantan Bos Pt Jembatan Nusantara
Advertisement
Hasan Nasbi Resmi Mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Presiden
Tarif Transjakarta Disusulkan Naik, Ini Alasannya
Dedi Mulyadi Larang Wisuda Sekolah, Begini Kata Mendikdasmen
Advertisement
Hakim Heru Hanindyo Ditetapkan Jadi Tersangka TPPU
Resmi dari Arab Saudi! Ini Sanksi bagi Jemaah Haji Tanpa Izin
Gelar Pemilihan Ketua Umu, PSI Terapkan Konsep Satu Anggota Satu Suara
Buruh Desak Prabowo Sahkan UU Ketenagakerjaan yang Berpihak pada Pekerja
Mensos Waspadai Praktik KKN dalam Rekrutmen Sekolah Rakyat
Advertisement
Donald Trump Ingin Capai Gencatan Senjata Permanen di Ukraina
Berita Pilihan
- Kasus Kekerasan Dokter PPDS, Kemenkes Pastikan Menyiapkan Sikap Tegas
- Menteri Kebudayaan Fadli Zon Sebut Pemerintah dalam Tahap Awal Menulis Ulang Sejarah Indonesia
- Dedi Mulyadi Larang Wisuda Sekolah, Begini Kata Mendikdasmen
- Fakta Baru dalam Sidang Korupsi Eks Wali Kota Semarang dan Suami, Terdakwa Sebut Sekda Ikut Bagi-bagi Proyek
- Hasil Survei KPK, Masih Ada Guru dan Dosen Anggap Wajar Gratifikasi dari Peserta Didik
Advertisement
Upaya Disdikpora Bantul Dalam Mencegah Adanya Praktik Gratifikasi
Advertisement
Asyiknya Interaksi Langsung dengan Hewan di Kampung Satwa Kedung Banteng
Advertisement
Berita Populer
- Pengelola Jalan Tol Diminta Berpartisipasi Menekan Polusi Udara dan Mengelola Sampah
- Seorang Artis Inisial JF Diperiksa Polisi Terkait Narkoba
- Dedi Mulyadi Bakal Sikat Yayasan Bodong Penerima Hibah dana Pendidikan
- Istri dan anak Zarof Ricar Mengaku Tidak Tahu Asal Uang Rp1 Triliun dan Emas 51 Kg yang Disita Kejagung
- Seleksi Anggota Dewan Komisioner LPS Dibuka Mulai Besok, Ini Link Pendaftaran dan Syaratnya
- Setoran Pelindo ke Negara Capai Rp1,94 Triliun
- Tarif Tol Jagorawi Dijadwalkan Naik Mei 2025, Penataan Terus Dilakukan
Advertisement
Advertisement
