Pengamat: Ajakan Naik Angkutan Umum Tak Efektif Kurangi Polusi
Ilustrasi gedung pencakar langit./Bisnis Indonesia - Felix Jody Kinarwan Harianjogja.com, JAKARTA--Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai ajakan kepada masyarakat untuk menaiki transportasi publik tidak efektif untuk kurangi polusi udara Jakarta.
"Ada tidak? Cukup tidak transportasinya? Yang bagus itu Pemprov DKI boleh mengajak ketika transportasinya sudah terkoneksi dengan baik. Sekarang kan belum," kata Agus, Rabu (31/7/2019).
Agus menuturkan sistem transportasi publik di DKI Jakarta saat ini masih belum terintegrasi dengan baik. Konektivitas antara transportasi publik dan tujuan masih sulit diakses sebagian masyarakat.
Beberapa kendaraan umum, menurut Agus hanya melewati jalur utama, sedangkan jalur bukan utama masih belum ada transportasi umum yang dapat mudah diakses serta nyaman.
Ia mencontohkan transportasi publik seperti TransJakarta, kereta, dan Mass Rapid Transportation (MRT) bisa dikatakan hanya ada di jalur utama seperti Jalan Sudirman, Thamrin, atau Kuningan. Sementara Jalan Petojo atau Cideng misalnya belum terkoneksi dengan angkutan massa lain.
"Ada sih, tapi kan tidak jelas. Maka orang lebih memilih pakai motor," katanya.
Sebelumnya, Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (LHK) DKI Jakarta, Agung Pujo Winarno mengatakan bahwa total sekitar 20 juta kendaraan setiap hari melintasi jalanan di DKI Jakarta sehingga mempengaruhi kualitas udara di sekitar yang menyumbang 75 persen sumber pencemaran di DKI Jakarta berasal dari transportasi darat.
Namun menurut Agus, penggunaan transportasi pribadi itu menjadi wajar karena masyarakat lebih mempertimbangkan aspek waktu tempuh, kemudahan, dan kenyamanan. Apalagi dengan kondisi transportasi yang belum terkoneksi sampai daerah-daerah di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Terkait wacana lain seperti menaikkan pajak kendaraan guna mengurangi polusi, Agus tidak setuju apabila transportasi umum di DKI Jakarta masih belum terintegrasi dengan jelas.
"Terus orang naik apa? Parkir boleh saja Rp100 ribu per jam asal transportasi publik sudah terkoneksi. Kalau belum terus ke kantor naik apa? " katanya.
Sementara Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia pernah merilis rekomendasi “Menata Ulang Transportasi di Jabodetabek”. ITDP Indonesia menekankan integrasi, konektivitas, serta kelembagaan yang menyeluruh sebagai langkah-langkah yang bisa dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penataan transportasi di kawasan lintas provinsi ini.
Sumber : Antara
