Advertisement
Pengamat: Ajakan Naik Angkutan Umum Tak Efektif Kurangi Polusi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai ajakan kepada masyarakat untuk menaiki transportasi publik tidak efektif untuk kurangi polusi udara Jakarta.
"Ada tidak? Cukup tidak transportasinya? Yang bagus itu Pemprov DKI boleh mengajak ketika transportasinya sudah terkoneksi dengan baik. Sekarang kan belum," kata Agus, Rabu (31/7/2019).
Advertisement
Agus menuturkan sistem transportasi publik di DKI Jakarta saat ini masih belum terintegrasi dengan baik. Konektivitas antara transportasi publik dan tujuan masih sulit diakses sebagian masyarakat.
Beberapa kendaraan umum, menurut Agus hanya melewati jalur utama, sedangkan jalur bukan utama masih belum ada transportasi umum yang dapat mudah diakses serta nyaman.
Ia mencontohkan transportasi publik seperti TransJakarta, kereta, dan Mass Rapid Transportation (MRT) bisa dikatakan hanya ada di jalur utama seperti Jalan Sudirman, Thamrin, atau Kuningan. Sementara Jalan Petojo atau Cideng misalnya belum terkoneksi dengan angkutan massa lain.
"Ada sih, tapi kan tidak jelas. Maka orang lebih memilih pakai motor," katanya.
Sebelumnya, Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (LHK) DKI Jakarta, Agung Pujo Winarno mengatakan bahwa total sekitar 20 juta kendaraan setiap hari melintasi jalanan di DKI Jakarta sehingga mempengaruhi kualitas udara di sekitar yang menyumbang 75 persen sumber pencemaran di DKI Jakarta berasal dari transportasi darat.
Namun menurut Agus, penggunaan transportasi pribadi itu menjadi wajar karena masyarakat lebih mempertimbangkan aspek waktu tempuh, kemudahan, dan kenyamanan. Apalagi dengan kondisi transportasi yang belum terkoneksi sampai daerah-daerah di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Terkait wacana lain seperti menaikkan pajak kendaraan guna mengurangi polusi, Agus tidak setuju apabila transportasi umum di DKI Jakarta masih belum terintegrasi dengan jelas.
"Terus orang naik apa? Parkir boleh saja Rp100 ribu per jam asal transportasi publik sudah terkoneksi. Kalau belum terus ke kantor naik apa? " katanya.
Sementara Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia pernah merilis rekomendasi “Menata Ulang Transportasi di Jabodetabek”. ITDP Indonesia menekankan integrasi, konektivitas, serta kelembagaan yang menyeluruh sebagai langkah-langkah yang bisa dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penataan transportasi di kawasan lintas provinsi ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement

Kelurahan Kadipaten Jogja Gencarkan Penggunaan Biopori Demi Kurangi Sampah Organik
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
Advertisement
Advertisement