Advertisement
Nasdem: Kerja Sama Parpol Pendukung Jokowi dan Prabowo Bisa Terjadi di Legislatif
Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo (kiri) menerima ajakan swafoto pendukungnya usai pertemuan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) di Jakarta, Jumat (26/7/2019). Parpol koalisi pengusung pasangan Jokowi-Amin sepakat untuk membubarkan TKN. - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kerja sama bisa terjalin antara partai politik pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno namun dengan syarat dilakukan di luar kabinet. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate.
"Kerja sama politik non kabinet akan dibuka dengan luas karena menjadi kewajiban seluruh parpol di parlemen untuk mengawal kebijakan yang baik untuk pembangunan negara," kata Johnny di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Jumat (26/7/2019) malam.
Advertisement
Pernyataan Johnny mengisyaratkan kecilnya peluang bagi kader parpol non-pendukung Jokowi-Ma'ruf mendapat bagian di kabinet pemerintahan baru.
Johnny juga sebelumnya menyebut telah memahami keinginan Jokowi agar kabinet nanti diisi orang-orang profesional yang berasal dari parpol atau non-parpol. "Parpol di sini tentu koalisi KIK ya, sudah jelas."
Pernyataan Johnny soal komposisi kabinet pemerintahan baru senada dengan Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus. Dia mengatakan keinginannya agar Jokowi memprioritaskan calon menteri dari parpol anggota KIK dan relawan atau tenaga profesional sebelum mempertimbangkan nama dari parpol non koalisi.
"Seperti Golkar, kalau kami ada, tapi kalau yang dikatakan profesional kami juga ada. Jadi tinggal bagaimana kita melihatnya kan," tutur Lodewijk.
Kabar tentang kemungkinan masuknya kader parpol non-pendukung Jokowi di kabinet baru muncul pasca adanya manuver sejumlah politikus belakangan. Pasca Pilpres 2019, sejumlah petinggi parpol yang dulu mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 telah menemui Jokowi.
Para petinggi itu diantaranya Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Terkini, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inilah 5 Aplikasi Trading Bitcoin dan Crypto Terbaik
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Becak Kayuh Bertenaga Listrik Resmi Mengaspal di Malioboro, Bentor Akan Dibatasi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
