Advertisement
Banyak Diminati, SMA Taruna Indonesia Perlu Dievaluasi

Advertisement
Harianjogja.com, PALEMBANG--SMA Taruna Indonesia perlu dievaluasi secara menyeluruh karena menerapkan sistem pendidikan bergaya militer mengingat sekolah ini cukup diminati di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyardi.
Retno mengatakan, evaluasi ini sangat mendesak karena seorang siswa baru meninggal dunia saat Masa Orientasi Siswa dan seorang siswa lainnya sakit akibat dugaan penganiayaan.
Advertisement
"Setelah meninjau ke sekolahnya, kami mendorong evaluasi total terutama pada audit keuangan sekolah, proses belajar mengajar, serta sarana dan prasarana sekolah,” kata Retno setelah mengunjungi korban Wiko Jerianda yang masih tak sadarkan diri di Rumah Sakit Charitas Palembang, Rabu (17/7/2019).
Retno mengatakan dirinya sudah mendatangi sekolah yang mengasramakan siswanya ini. Ia mendapati ruang kelas tanpa jendela yang mirip penjara, tenaga militer yang diberdayakan dan tenaga pengajar yang kurang memadai.
Selain itu, biaya pendidikan juga dinilai cukup mahal karena siswa baru diwajibkan membayar uang pangkal sekitar Rp22 juta, dan biaya per semester sampai Rp2,5 juta rupiah.
Untuk itu, ia menekankan perlunya audit keuangan sekolah dan evaluasi pemberian izin mengingat izin sekolah akan habis pada Oktober tahun ini.
Ia juga menyesalkan sekolah berasrama ini terkesan kurang pengawasan dari Dinas Pendidikan setempat, karena adanya kegiatan "long march" sejauh 13 km yang menjadi pemicu kejadian meninggalnya siswa saat MOS Delwyn Berly, 14, pada Sabtu (13/7/2019).
KPAI berharap agar penyidikan kepolisian juga bisa mengungkap hal lain karena sejauh ini sudah menetapkan seorang tersangka. “Bisa jadi ada anak lain yang mengalami hal serupa, tapi tidak bicara," kata dia.
Ia menambahkan, KPAI akan mengeluarkan rekomendasi atas peninjauan dan investigasi secara langsung ini, yang nantinya akan diberikan ke Pemerintah Provinsi Sumsel dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Presiden.
Salah satu rekomendasinya, yakni pendampingan psikologis bagi orangtua siswa yang menjadi korban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jelang Libur Waisak, 368.470 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
- Menteri HAM Natalius Pigai Menilai Bagus Rencana Gubernur Jabar Mengirim Siswa Nakal ke Barak Militer
- Satgas Koperasi Merah Putih Resmi Dibentuk, Zulkifli Hasan Jabat Ketua
- Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
Advertisement
Advertisement

Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Turunkan Paksa Atribut Bendera dan Spanduk Ormas
- Stok Beras Capai 3,6 Juta Ton, Pemerintah Akan Bangun 25 Ribu Gudang Darurat
- Kemenkopolkam: Berantas Premanisme Berkedok Ormas Lewat Penindakan Hukum
- Viral Pengamen Rusak Bus Primajasa, 1 Pelaku Diringkus dan 1 Orang Buron
- Sekjen PBB Sambut Positif Gencatan Senjata India-Pakistan
- Ratusan Preman Ditangkap dalam Operasi Serentak di Jawa Tengah
- 2.113 Jemaah Calon Haji Tiba di Madinah
Advertisement