Advertisement
Masih Banyak Masyarakat yang Belum Memiliki NPWP
Sejumlah wajib pajak mengisi form pelaporan SPT Pajak Tahunan dan pembuatan NPWP di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jum'at (22/2/2019). - ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ekstensifikasi bakal terus diperluas untuk menutup gap yang disebabkan oleh kebijakan obral insentif pajak maupun rencana penurunan tarif PPh korporasi dari 25% menjadi 20%. Pasalnya, saat ini tercatat masih banyak wajib pajak yang belum memiliki NPWP.
Direktur Ekstensikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Angin Prayitno Aji menyebut bahwa data merupakan salah satu urat nadi bagi otoritas pajak. Oleh karena itu, aktivitas ekstensifikasi menjadi salah satu kunci untuk memperbaiki basis data Ditjen Pajak.
Advertisement
"Ya intinya kami telah memiliki instrumen salah satunya automatic exchange of information [AEoI], nah dari situ kita lihat ternyata yang belum ber - Nomor Pokok Wajib Pajak [NPWP] masih banyak juga," kata Angin di Kantor Ditjen Pajak, Senin (15/7/2019).
Banyaknya wajib pajak (WP) yang seharusnya memiliki NPWP akan terus diperhatikan oleh Ditjen Pajak. Apalagi saat ini Ditjen Pajak juga telah menerbitkan edaran dimana empat subyek pajak telah dijadikan sasaran prioritas ekstensifikasi.
BACA JUGA
"Nanti akan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak [KPP] untuk memastikan dan menindaklanjutinya," ungkapnya.
Seperti diketahui dalam surat edaran (SE) Nomor SE – 14/PJ/2019 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi disebutkan bahwa daftar sasaran ekstensifikasi yang ditetapkan merupakan wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif tetapi belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Mekanisme penetapannya dilakukan berdasarkan skala prioritas melalui sistem informasi dan hasil analisis risiko yang dilakukan otoritas pajak.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah kemudian menetapkan empat WP yang menjadi sasaran ekstensifikasi. Pertama, orang pribadi. Kedua, wajib pajak warisan yang belum terbagi. Ketiga, wajib pajak badan. Keempat, bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ratusan Warga Terisolasi Akibat Banjir Lahar Gunung Semeru
Ribuan Warga Terdampak Banjir di Bima NTB
Gempa Bumi Dangkal di Tarakan Timbulkan Sejumlah Kerusakan
49 Nama Calon Pahlawan di Meja Prabowo, Ada Soeharto hingga Gus Dur
Advertisement
Gubernur Riau Ditahan KPK Merupakan Kader PKB, Begini Respons Cak Imin
Gempa Bumi Magnitudo 4,8 Bikin Panik Warga Tarakan
Daftar Empat Gubernur Riau yang Ditahan KPK, Termasuk Abdul Wahid
Tarakan Diguncang Gempa Bumi Dangkal Magnitudo 4,8 Malam Ini
KPK Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid hingga 23 November
Advertisement
Pelatihan Kerja Diprioritaskan bagi Keluarga Miskin Ekstrem
Pengangguran di Jateng: Brebes Tertinggi, Wonogiri Terendah
Tiga Anggota DPR Dinyatakan Langgar Etik, Dua Dibebaskan
Sahroni, Nafa, Eko Patrio Tetap Dinonaktifkan MKD DPR
Pesawat Kargo UPS yang Meledak Angkut Bahan Bakar dan Paket Besar
Advertisement
Profil Zohran Mamdani: Wali Kota Muslim Pertama New York
Berita Pilihan
- Gempa Bumi Magnitudo 4,8 Bikin Panik Warga Tarakan
- Pesawat Kargo UPS yang Meledak Angkut Bahan Bakar dan Paket Besar
- Bupati Banyuwangi Dukung Rencana Baru Proyek Kereta Cepat Whoosh
- Hanyut di Sungai Jolinggo Kendal, Tiga Mahasiswa KKN UIN Semarang MD
- Prabowo Minta Pintu Pelintasan Diperbarui Cegah Kecelakaan Kereta Api
Advertisement
Advertisement
Wisata DEB Balkondes Karangrejo Borobudur Ditawarkan ke Eropa
Advertisement
Berita Populer
- Jaecoo J5 EV Hadir di Jogja, Berikut Spesifikasi dan Harganya
- Pembongkaran Lapak Pedagang Pantai Sepanjang Ditunda, Ini Alasannya
- Ratusan Personel Amankan Prosesi Pemakaman PB XIII, Ini Skenarionya
- Jadwal SIM Keliling Gunungkidul Rabu 5 November 2025
- Antisipasi Bencana, Eko Suwanto Ajak Warga Monitor Info Cuaca BMKG
- Pemadaman Bergilir Hari Ini di Sleman dan Kota Jogja
- Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Rabu 5 November 2025
Advertisement
Advertisement
