Advertisement
DPR Dorong KPK Bersinergi dengan Penegak Hukum
Gedung KPK - JIBI/Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Anggota komisi tiga DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 harus mampu bersinergi dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain di Indonesia.
"Dia harus mampu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan penegak hukum lainnya. Dia harus bekerja sesuai dengan aturan hukum dan Undang-Undang," kata Masinton dalam diskusi publik 'KPK di Persimpangan Jalan?' di Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Advertisement
KPK menurutnya harus bisa membatasi penindakan perkara dan berbagi tugas dengan lembaga penegak hukum lainnya supaya tidak berbenturan dan menghabiskan energi dan biaya yang besar.
"Dia [KPK] tidak dibatasi untuk menindak tetapi harus sesuai dengan UU yaitu perkara korupsi di atas satu miliar. Untuk perkara kecil ya berikan saja kepada jaksa dan KPK bertugas sebagai supervisi, " terangnya.
BACA JUGA
KPK selama ini menurutnya terlalu eksklusif dan percaya diri bahwa hanya lembaganya yang mampu memberantas korupsi di Indonesia. "Jangan sampai KPK itu dimonopoli bahwa tolak ukur pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan oleh KPK. Kalau itu yang dijadikan tolak ukur, jalan di tempat," ujar dia.
Ia pun menambahkan bahwa KPK adalah bagian dari lembaga eksekutif pemerintah sehingga lembaga pemberantasan korupsi itu harus memperkuat fungsi-fungsi institusi penegak hukum yang ada seperti kepolisian dan kejaksaan agung.
Sementara praktisi hukum Santrawan Paparan mengatakan KPK sebagai lembaga independen tetap harus menjalankan tugas fungsinya yaitu koordinasi, penyelidikan hingga monitoring.
"Jangan sampai ada arogansi lembaga dalam penegakan hukum," kata Santrawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Serangan Udara Koalisi Saudi Tewaskan 20 Orang di Yaman
Eks Dirjen Anggaran Divonis 1,5 Tahun Penjara
MKMK: Penegakan Etik Hakim Harus Datang dari Diri Sendiri
Pemulihan 2,3 Juta UMKM Terdampak Banjir Dimulai 9 Januari
Advertisement
Mentan Copot 192 Pejabat, 2.300 Izin Distributor Pupuk Dicabut
Mudik Gratis Jateng 2026 Siapkan 349 Bus dan 20 Kereta Api
Kasus Teror DJ Donny, Polda Metro Masih Analisis CCTV
Cerai Dikabulkan, Hak Asuh Anak Ridwan Kamil ke Atalia
Dewas KPK Segera Umumkan Hasil Laporan soal Bobby Nasution
Advertisement
Superflu Influenza A H3N2 Muncul di Jateng, Ini Penjelasan Dinkes
Kedubes Spanyol Minta Pencarian Korban KM Putri Sakinah Diperpanjang
Pencurian Baut Rel di Blitar Ancam Keselamatan Kereta
Survei LSI: Publik Ogah Pilkada Dipilih DPRD
Ridwan Kamil dan Atalia Resmi Bercerai Tanpa Konflik
Advertisement
KPK Bantah Pimpinan Terbelah dalam Kasus Kuota Haji
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- UGM Terjunkan Relawan Mahasiswa Rehabilitasi Pendidikan Aceh
- Pemkab Bantul Targetkan Kemiskinan Turun di Bawah 9 Persen pada 2026
- Prabowo Targetkan 6.900 Jembatan Terbangun pada 2026
- Kemendagri Wajibkan Daerah Perkuat Kelembagaan BPBD
- Juliyatmono Kembali Mangkir Sidang Korupsi Masjid Agung
- Penjualan Sepi, Pedagang Pasar Sentul Minta Sewa Tak Naik
- Semeru Erupsi 12 Kali, Lava Pijar Muncul hingga Malam Hari
Advertisement
Advertisement
