Kapolri Targetkan Peserta E-Sports Cup 2027 Naik 10 Kali Lipat
Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi 35.936 peserta E-Sports Kapolri Cup 2026 dan menargetkan kenaikan 10 kali lipat.
Abdul Kadir Karding. /Antara Foto
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan koalisi Jokowi-Ma\'ruf terbuka untuk partai politik (parpol) yang mau gabung. Namun, parpol tersebut harus berkomitmen menjalankan visi-misi yang telah disusun Presiden terpilih Jokowi.
"Pak Jokowi katakan kalau ada yang mau gabung silakan saja. Namun ada yang perlu diselaraskan misalnya komitmen pembangunan sesuai keinginan Jokowi," kata Karding dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Menurut dia, semua parpol yang mau bergabung perlu secara terbuka menyampaikan komitmen menjalankan visi-misi Jokowi atau disepakati dalam pembicaraan lobi.
Dia mengatakan, para parpol yang ingin bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma\'ruf jangan "malu-malu kucing", dan ketika bergabung jangan bertindak seperti partai oposisi.
"Jangan setelah bergabung, bertindak seperti oposisi, banyak pengalaman itu, semua partai punya watak itu," ujarnya.
Menurut dia, jangan sampai sebuah parpol gabung koalisi Jokowi lalu di tengah jalan mengkritik terus kebijakan yang dibuat pemerintah.
Namun dia tidak bisa menyalahkan sikap parpol tersebut karena tidak ada aturan main bagaimana memposisikan partai sebagai oposisi maupun partai pemerintah.
"Jangan semua parpol gabung pemerintah, bahaya itu karena tidak ada kontrol dari oposisi agar ada diskursus," katanya.
Karena itu Karding menilai perlu ada aturan untuk membedakan mana partai politik oposisi dan partai pendukung pemerintah.
Dia menilai selama ini tidak ada perbedaan signifikan antara parpol koalisi pemerintah dan oposisi dalam perjuangan untuk kedaulatan rakyat.
"Dalam konteks sekarang, yang kurang dalam ketatanegaraan kita tidak ada aturan main bagi parpol koalisi. Apa yang membedakan oposisi dan pendukung pemerintah, program oposisi tidak ada bedanya," katanya.
Dia mengatakan perlu adanya aturan turunan untuk membedakan mana parpol koalisi dengan pendukung pemerintah, karena bagaimana menempatkan koalisi pemerintahan maupun oposisi di tingkat nasional hingga daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi 35.936 peserta E-Sports Kapolri Cup 2026 dan menargetkan kenaikan 10 kali lipat.
Dokter anak Rini Sekartini menjelaskan kualitas susu formula perlu dilihat dari sumber bahan baku, proses produksi hingga pengendalian mutu.
Hipertensi Gunungkidul mencapai 39,25%, tertinggi di DIY. Pemkab memperkuat layanan kesehatan dan penanganan stunting lewat Poskesdes.
Progres Tol Jogja-Solo Paket 1.2 mencapai 92,54%. Pembebasan lahan Akses Bokoharjo juga 99,38% dan dikebut untuk Nataru 2026/2027.
Disnakertrans Bantul mulai sosialisasi padat karya BKK DIY di 124 lokasi. Setiap kelompok mendapat anggaran Rp100 juta untuk perluasan kerja.
DLH Gunungkidul menargetkan pengurangan sampah organik hingga 40% melalui Masgun Maos dan pengolahan sampah mandiri dari rumah.