Advertisement
Nasdem Minta Jatah 11 Kursi Menteri, Begini Respons Petinggi PDIP
Ilustrasi Partai Nasdem - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Keinginan Partai Nasdem minta jatah kursi menteri ditanggapi partai koalisi PDIP.
Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno angkat bicara ihwal Partai Nasdem yang meminta jatah 11 kursi menteri di kabinet Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Advertisement
PDI Perjuangan sebagai partai dengan perolehan suara terbesar di parlemen, kata Hendrawan, menghormati konstitusi di mana pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Terkait dengan permintaan Nasdem mengenai jatah menteri, Hendrawan menilai seharusnya hal itu tidak diungkapkan.
"Sebagai partai terbesar kami juga harus memberikan tuntunan, memberikan teladan ya tidak klaim-klaim seperti itu," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Sebelumnya, politikus Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi mengatakan jatah menteri untuk partainya pada kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin harus lebih banyak, berdasarkan dengan perolehan suara pada Pemilu 2019.
Menurutnya, Nasdem juga berhak memiliki jatah kursi lebih banyak dibanding Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyusul pernyataan Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang berharap dapat jatah 10 kursi menteri.
"Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya nasdem mengusulkan 11," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2019).
Namun Taufiqulhadi mengaku jika pembahasan mengenai jatah menteri belum dibicarakan. Ia juga menilai, mengumbar jatah kursi menteri ke hadapan publik bukan suatu hal yang elok, sebagaimana yang dikatakan Cak Imin beberapa waktu lalu.
"Jadi enggak perlu diungkap-ungkapkan. Tapi pada dasarnya kalau bicara kursi atau perolehan suara, kursi Nasdem lebih tinggi daripada kursi PKB di DPR," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
Gunung Ibu di Halmahera Erupsi, Keluarkan Api Setinggi 350 Meter
Erdogan Desak Negara Dunia Terapkan Putusan Penangkapan Netanyahu
Advertisement
Ruang Kelas Ambruk Saat Pembelajaran, 2 Siswa Terluka
KPK Periksa Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah
Prediksi BMKG: Sebagian Besar Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Mendes Yandri Akan Lakukan Digitalisasi Pengawasan Dana Desa
Advertisement
Menteri Lingkungan Hidup Minta Semua Pemda Tuntaskan Roadmap Penanganan Sampah
Temui Pemerintah Arab Saudi, Menteri Agama Bahas Haji 2025
Dikawal 4 Jet Tempur PEA, Pesawat Presiden Prabowo Mendarat di Abu Dhabi
Hoaks di Masa Tenang Pilkada Jadi Sorotan Bawaslu, Ini 5 Provinsi Paling Rawan
Advertisement
Berita Pilihan
- KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
Advertisement
Pabrik Es Portable Senilai 1,5 Miliar di Girikarto Akan Diuji Coba Pekan Depan
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Jokowi dan SBY Tak Hadir dalam Kampanye Akbar Satu1n Jakarta, Ridwan Kamil: Dukungan Tetap
- Hoaks di Masa Tenang Pilkada Jadi Sorotan Bawaslu, Ini 5 Provinsi Paling Rawan
- Dikawal 4 Jet Tempur PEA, Pesawat Presiden Prabowo Mendarat di Abu Dhabi
- Temui Pemerintah Arab Saudi, Menteri Agama Bahas Haji 2025
- Menteri Lingkungan Hidup Minta Semua Pemda Tuntaskan Roadmap Penanganan Sampah
- Mendes Yandri Akan Lakukan Digitalisasi Pengawasan Dana Desa
- Prediksi BMKG: Sebagian Besar Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Advertisement
Advertisement
