Advertisement
Sudah Dilarang Prabowo, Ketua PA 212 Mengaku Sulit Mencegah Berkumpulnya Massa Saat Putusan MK
Suasana kawasan Patung Kuda jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6/2019). - Suara.com/Fakhri Fuadi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto telah melarang pendukungnya menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6/2019).
Presidium Alumni 212 sulit untuk mencegah aksi massa di dekat gedung MK. Mereka turun ke jalan mengawal sidang MK dengan agenda pembacaan putusan hasil sengketa Pilpres 2019.
Advertisement
Pendiri Presidium Alumni 212 Aminuddin hanya bisa meminta pada massa untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Apa alagi kata dia, Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga sudah melarang aksi massa tersebut.
Aminuddin mengatakan bahwa aksi massa dari pihak 212 yang lain tidak bisa dicegah, dia berharap Jokowi dan Prabowo segera mengambil sikap untuk meredam perpecahan antar kedua kubu.
BACA JUGA
"Saya kira, kita akan mengimbau ya kedua pihak menyejukkan para pengikutnya. Saya kira kemarin pak Prabowo mengatakan kan ada itu jangan ke MK. Tapi orang-orang itu pendukung militan itu selalu bilang, kami yang menang kok," kata Aminuddin usai halal bihalal bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).
Ia kemudian meminta pada semua pihak tetap menjaga situasi kondusif selama dan sesudah sidang putusan perselisihan hasil pemilu di MK.
"Tugas kita bersama untuk mencegah kerusuhan seperti yang terjadi 21-22 Mei. Tapi bukan hanya tugas 212, tapi juga wartawan, masyarakat, pihak kepolisian. Karena mereka bagian dari sistem bernegara kita. Saya kira aparat juga harus memberikan sikap netralitas," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Presidium Alumni 212 juga mendeklarasikan petisi di depan Menhan Ryamizard Ryacudu yang berbunyi:
1. Kami bersepakat untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia,
2. Kami bersepakat bersama menciptakan Indonesia damai, sejuk, tentram, dan aman,
3. Kami bersepakat menghormati perbedaan dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menko Airlangga Respons Protes Buruh Soal Kenaikan UMP
Mendagri Dorong Pemda Kejar Realisasi APBD Jelang Akhir Tahun
Dipaksa Jadi Admin Judi Online, 9 WNI Akhirnya Dipulangkan
Pengadilan Malaysia Vonis Najib Razak 15 Tahun Penjara Kasus 1MDB
Advertisement
Kasus Penjualan Senjata ke Taiwan, 20 Perusahaan AS Kena Sanksi China
Puluhan Rumah Rusak, Polisi Tangani Dampak Puting Beliung Pati
Trump Siap Bertemu Netanyahu Bahas Masa Depan Gaza
Pesawat Libya Jatuh di Turki, Dugaan Sabotase Diselidiki
Mabes Polri Tambah Personel ke Aceh untuk Percepat Pemulihan Banjir
Advertisement
Jalur Pendakian Gunung Tambora Ditutup Mulai 28 Desember 2025
Thailand dan Kamboja Belum Sepakati Gencatan Senjata
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Bencana Susulan di Sumatera
KY Rekomendasikan Sanksi Nonpalu untuk Hakim Perkara Tom Lembong
Menpar Tegaskan Bali Tidak Sepi Saat Libur Natal 2025
Advertisement
Mendagri Tekankan Kesiapan Lahan Huntap untuk Korban Bencana Sumatera
Berita Pilihan
Advertisement
Hujan Lebat Picu Longsor, Luapan Sungai hingga Pohon Tumbang di DIY
Advertisement
Menikmati Senja Tenang di Pantai Kerandangan Senggigi Lombok Barat
Advertisement
Berita Populer
- Kecewa UMK 2026, Serikat Pekerja Solo Ancam Turun ke Jalan
- Jadwal plus Tarif Bus Sinar Jaya ke Pantai Baron dan Parangtritis
- BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat, Siklon Tropis Grant Aktif
- Pesan Natal Prabowo, Hati Bangsa Tertuju ke Korban Bencana
- Update Harga Pangan Nasional, Cabai dan Telur Masih Tinggi
- Ini 7 Barang yang Tidak Boleh Disimpan di Bagasi Motor
- Kopi Merah Putih, Inovasi Koperasi Kelurahan Kramat Selatan
Advertisement
Advertisement
