Advertisement
Sudah Dilarang Prabowo, Ketua PA 212 Mengaku Sulit Mencegah Berkumpulnya Massa Saat Putusan MK
Suasana kawasan Patung Kuda jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6/2019). - Suara.com/Fakhri Fuadi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto telah melarang pendukungnya menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6/2019).
Presidium Alumni 212 sulit untuk mencegah aksi massa di dekat gedung MK. Mereka turun ke jalan mengawal sidang MK dengan agenda pembacaan putusan hasil sengketa Pilpres 2019.
Advertisement
Pendiri Presidium Alumni 212 Aminuddin hanya bisa meminta pada massa untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Apa alagi kata dia, Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga sudah melarang aksi massa tersebut.
Aminuddin mengatakan bahwa aksi massa dari pihak 212 yang lain tidak bisa dicegah, dia berharap Jokowi dan Prabowo segera mengambil sikap untuk meredam perpecahan antar kedua kubu.
"Saya kira, kita akan mengimbau ya kedua pihak menyejukkan para pengikutnya. Saya kira kemarin pak Prabowo mengatakan kan ada itu jangan ke MK. Tapi orang-orang itu pendukung militan itu selalu bilang, kami yang menang kok," kata Aminuddin usai halal bihalal bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).
Ia kemudian meminta pada semua pihak tetap menjaga situasi kondusif selama dan sesudah sidang putusan perselisihan hasil pemilu di MK.
"Tugas kita bersama untuk mencegah kerusuhan seperti yang terjadi 21-22 Mei. Tapi bukan hanya tugas 212, tapi juga wartawan, masyarakat, pihak kepolisian. Karena mereka bagian dari sistem bernegara kita. Saya kira aparat juga harus memberikan sikap netralitas," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Presidium Alumni 212 juga mendeklarasikan petisi di depan Menhan Ryamizard Ryacudu yang berbunyi:
1. Kami bersepakat untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia,
2. Kami bersepakat bersama menciptakan Indonesia damai, sejuk, tentram, dan aman,
3. Kami bersepakat menghormati perbedaan dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Advertisement
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Advertisement
KKB Papua Tembak Tenaga Honorer Pemda hingga Meninggal Dunia
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
