Advertisement
Polisi Tutup Satu Ruas Jalan Medan Merdeka untuk Mencegah Massa Merangsek ke Gedung MK
Suasana satu ruas Jalan Medan Merdeka Barat yang ditutup oleh aparat, Rabu (26/6/2019. JIBI/Bisnis - Lalu Rahadian
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Petugas menutup satu ruas jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (26/6/2019). Masyarakat dapat tetap melintasi Jalan Medan Merdeka Barat yang menjadi lokasi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, akses jalan yang bisa dilalui hanya ruas menuju Jalan M.H Thamrin atau Bundaran HI.
Berdasarkan pantauan JIBI/Bisnis, ruas Jalan Medan Merdeka Barat dari arah Bundaran HI tak bisa dilalui kendaraan atau masyarakat umum. Penutupan jalan dilakukan jelang dibacakannya putusan sidang sengketa Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019).
Advertisement
Pada ruas jalan yang ditutup terlihat ratusan polisi berjaga. Penutupan juga dilakukan lantaran ada rencana demonstrasi yang hendak digelar sejumlah elemen hari ini.
Para demonstran yang menggelar aksi hari ini berasal dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) dan Front Pembela Islam (FPI).
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan mengatakan, aksi yang digelar GNPF Ulama dan FPI hari ini tidak mengantongi izin dari pihak kepolisian. Oleh karena itu, penutupan satu ruas Jalan Medan Merdeka Barat dilakukan untuk mencegah massa nekat beraksi di depan Gedung MK.
"Polisi tidak mengeluarkan izin aksi di depan kantor MK, makanya kami tutup. Kalau massa datang kan kita mau tanya datang dari mana?" kata Harry di Jalan Medan Merdeka Barat.
Polisi berniat menanyakan asal para demonstran yang menggelar aksi hari ini. Setelah itu, aparat akan mengambil keputusan apakah akan membiarkan aksi atau tidak.
Aksi yang digelar GNPF Ulama dan FPI hari ini menggunakan tajuk halalbihalal dan tahlil. Acara itu digelar untuk mendoakan masyarakat yang meninggal pada aksi 21-22 Mei di DKI Jakarta.
“Agendanya tahlil mendoakan para syuhada dan memberikan support kepada hakim MK untuk ketika melakukan keputusan maka mereka lakukan dengan adil jujur sesuai profesi yang mereka anut, menjunjung tinggi keadilan,” kata Sekretaris Persatuan Alumni (PA) 212 Bernard Abdul Jabbar, Selasa (25/6/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
Pemerintah Pastikan Tidak Impor Bawang Merah Meski Harga Naik
Advertisement
Jokowi Siapkan Program Unggulan untuk Prabowo-Gibran
Advertisement
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Pegagan Berpotensi Memperbaiki Daya Ingat, Guru Besar UGM: Meningkatkan Dopamin
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Pastikan Tidak Impor Bawang Merah Meski Harga Naik
- Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
- Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
- Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
- BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Advertisement
Advertisement
