Polisi Tutup Satu Ruas Jalan Medan Merdeka untuk Mencegah Massa Merangsek ke Gedung MK

Lalu Rahadian

Rabu, 26 Juni 2019 - 12:02 WIB

Sunartono

Polisi Tutup Satu Ruas Jalan Medan Merdeka untuk Mencegah Massa Merangsek ke Gedung MK

Suasana satu ruas Jalan Medan Merdeka Barat yang ditutup oleh aparat, Rabu (26/6/2019. JIBI/Bisnis - Lalu Rahadian

Harianjogja.com, JAKARTA - Petugas menutup satu ruas jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (26/6/2019). Masyarakat dapat tetap melintasi Jalan Medan Merdeka Barat yang menjadi lokasi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, akses jalan yang bisa dilalui hanya ruas menuju Jalan M.H Thamrin atau Bundaran HI.

Berdasarkan pantauan JIBI/Bisnis, ruas Jalan Medan Merdeka Barat dari arah Bundaran HI tak bisa dilalui kendaraan atau masyarakat umum. Penutupan jalan dilakukan jelang dibacakannya putusan sidang sengketa Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019).

Pada ruas jalan yang ditutup terlihat ratusan polisi berjaga. Penutupan juga dilakukan lantaran ada rencana demonstrasi yang hendak digelar sejumlah elemen hari ini.

Para demonstran yang menggelar aksi hari ini berasal dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) dan Front Pembela Islam (FPI).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan mengatakan, aksi yang digelar GNPF Ulama dan FPI hari ini tidak mengantongi izin dari pihak kepolisian. Oleh karena itu, penutupan satu ruas Jalan Medan Merdeka Barat dilakukan untuk mencegah massa nekat beraksi di depan Gedung MK.

"Polisi tidak mengeluarkan izin aksi di depan kantor MK, makanya kami tutup. Kalau massa datang kan kita mau tanya datang dari mana?" kata Harry di Jalan Medan Merdeka Barat.

Polisi berniat menanyakan asal para demonstran yang menggelar aksi hari ini. Setelah itu, aparat akan mengambil keputusan apakah akan membiarkan aksi atau tidak.

Aksi yang digelar GNPF Ulama dan FPI hari ini menggunakan tajuk halalbihalal dan tahlil. Acara itu digelar untuk mendoakan masyarakat yang meninggal pada aksi 21-22 Mei di DKI Jakarta.

“Agendanya tahlil mendoakan para syuhada dan memberikan support kepada hakim MK untuk ketika melakukan keputusan maka mereka lakukan dengan adil jujur sesuai profesi yang mereka anut, menjunjung tinggi keadilan,” kata Sekretaris Persatuan Alumni (PA) 212 Bernard Abdul Jabbar, Selasa (25/6/2019).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia