Advertisement
22 Nama Pendaftar Calon Pimpinan KPK Berasal dari Berbagai Unsur
Ketua Pansel calon pimpinan KPK periode 2019-2023 Yenti Ganarsih (keempat kiri) bersama Wakil Ketua Indriyanto Seno Adji (kanan), anggota Marcus Priyo Gunarto (kedua kanan), Hendardi (ketiga kanan), Harkristuti Harkrisnowo (keempat kanan), Diani Sadia Wati (kelima kanan), Al Araf (ketiga kiri), Mualimin Abdi (kedua kiri) dan Hamdi Moeloek (kiri) usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/19). - ANTARA/Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sebanyak 22 orang telah mendaftar sebagai calon pimpinan KPK dari Senin (17/6/2019) hingga Jumat (21/6/2019) malam.
Ketua tim Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yenti Garnasih mengatakan ke-22 pendaftar tersebut berasal dari pelbagai unsur. Hanya saja, dia tak menjelaskan secara rinci.
Advertisement
Menurutnya, nama-nama pendaftar dapat dilihat di Kantor Sekretariat Pansel Capim KPK Jilid V yang berada di Gedung 1 Lantai 2 Kantor Sekretariat Negara (Setneg).
"Berbagai unsur yang mendaftar, polisi sepertinya baru satu," kata Yenti, Jumat (21/6/2019) malam.
BACA JUGA
Yenti mengatakan masih ada waktu hingga 4 Juli mendatang bagi yang ingin mendaftar jadi calon pimpinan KPK periode 2019-2023.
Dia mengaku dalam pencarian calon pimpinan ke depan ingin fokus pada calon yang betul-betul paham terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU), mengingat hal tersebut masih menjadi kekurangan pada periode pimpinan saat ini.
Menurut penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), lanjut dia, hanya 15 kasus yang dikenakan pasal TPPU dari 300 kasus yang sebetulnya bisa dikenakan TPPU.
Dia mencontohkan kasus KTP elektronik yang juga harus dikenakan pasal TPPU lantaran dugaan korupsi dilakukan pada 2009.
"Itu kan berarti uang hasil korupsi sudah ke mana-mana, bahkan dalam dakwaan dua orang yang pertama ada loh daftar penerimanya. Itu harusnya kena TPPU dan KPK sejak awal seharusnya memang sudah menerapkan pasal TPPU," ujarnya.
Yenti mengatakan penerapan pasal TPPU di kasus tersebut untuk kepentingan pengembalian kerugian keuangan negara lantaran hukum pidana berupa kurungan penjara dan uang pengganti yang selama ini diterapkan KPK masih belum bisa membantu mengembalikan kerugian negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kim Jong Un Dorong Produksi Rudal dan Amunisi Korut Diperkuat
Turbulensi Penerbangan Jakarta-Sydney, Garuda Beri Penjelasan
Kasus Ancaman Bom di 10 Sekolah, Polisi Tetapkan Tersangka
Volume Kendaraan di Tol Cipali Menurun Sehari Setelah Natal
Advertisement
Tak Cukup Bukti, KPK Terbitkan SP3 untuk Aswad Sulaiman
Residivis Curi Kabel Pompa di Ngawi, Nyaris Diamuk Warga
Anggaran Jepang 2026 Tembus Rekor, Militer dan Sosial Diprioritaskan
Banjir dan Longsor Meluas, California Dilanda Badai Ekstrem
10 Negara Paling Menyedihkan di Dunia 2024 Versi HAMI
Advertisement
Daftar Lengkap 43 Kajari Baru Hasil Mutasi Kejagung
Makna Nama Putri Ketiga Ahok: Regina Welasih Purnama
Cuaca Buruk, IndiGo Batalkan 67 Penerbangan di India
Diduga Provokasi, Pesawat Pengintai Rusia Dicegat Polandia
Thailand Kecam Serangan Roket Kamboja ke Desa Sipil
Advertisement
BTNGM Berduka, Pendaki Kaltim Meninggal di Gunung Merbabu
Berita Pilihan
Advertisement
Mobil Sempat Tinggalkan Lokasi Sesai Kecelakaan di Tridadi Sleman
Advertisement
Menikmati Senja Tenang di Pantai Kerandangan Senggigi Lombok Barat
Advertisement
Berita Populer
- Internal Game Jadi Alat Evaluasi Kesiapan PSS Sleman
- Pertamina Delivery Service Bantu Pengendara Hindari Kehabisan BBM
- UMK Sleman 2026 Naik, Bupati Harap Iklim Usaha Tetap Kondusif
- Aiman Cahyadi dan Irama Panjang di Lintasan Balap Sepeda
- Islah PBNU Tercapai, Muktamar NU Disepakati Digelar Bersama
- Menang atas Malaysia, Timnas Futsal Indonesia U-19 Kunci Semifinal
- Perjalanan Aman Pakai Vespa, Bengkel Ingatkan Servis Menyeluruh
Advertisement
Advertisement
