Advertisement
Komisi X DPR: PPDB Bertujuan Baik, tapi di Indonesia Tak Bisa Disamaratakan
Aksi demo warga Jatim yang menuntut penghapusan sistem zonasi pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di depan Grahadi Surabaya, Rabu (19/6/2019). - Bisnis/Peni Widarti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 belum tepat jika diberlakukan secara merata. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah.
Ferdiansyah meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengevaluasi PPDB sistem zonasi yang memicu polemik di tengah masyarakat.
Advertisement
"Sebenarnya PPDB ini dari tujuannya sangat baik, namun di Indonesia kondisinya tidak dapat disamaratakan. Harus dibuat bertahap, sama seperti penerapan kebijakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK),” ujar Ferdiansyah, Jumat (21/6/2019).
Menurut Ferdiansyah, belum tepatnya penerapan zonasi di seluruh Indonesia dikarenakan masih banyak daerah yang belum siap, baik dari sisi ketersediaan guru yang berkualitas, sarana prasana, hingga daya tampung sekolah.
BACA JUGA
“Jadi jika sistem zonasi tetap dipaksakan, berpotensi merugikan peserta didik,” ujar Ferdiansyah.
Ferdiansyah menambahkan bahwa PPDB dengan sistem zonasi tidak akan bermasalah jika kualitas guru maupun sarana prasana juga merata.
Politisi dari Partai Golkar ini mengingatkan agar penerapan PPDB dengan sistem zonasi jangan dibuat kaku, karena kondisi Indonesia dinamis. PPDB Zonasi perlu disesuaikan dengan daerah dan pemerintah perlu membuat road map dalam memberlakukan sistem ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
4 Anggota TNI Ditetapkan Tersangka Kasus Penyiraman Aktivis KontraS
Indonesia Terapkan B50 Mulai Juli, Kurangi Subsidi dan Impor Solar
IRGC Serang Kapal Kontainer Israel di Teluk Persia
ASN Wajib WFH Setiap Jumat Mulai April, Ini Rinciannya
Advertisement
Prajurit RI Gugur di Lebanon, MPR Desak PBB Agar Israel Disanksi Tegas
Polisi Ungkap Sindikat Uang Palsu Beroperasi dari Hotel
Hemat Energi, MPR Terapkan WFH, WFA dan Batasi Listrik
Kopdes Merah Putih Disiapkan Jadi Pusat Bansos hingga LPG
Isu Pembatasan BBM Ramai Dibahas, BPH Migas: Masih Tunggu Keputusan
Advertisement
Antrean Truk di Bakauheni Mulai Cair Usai Lonjakan Pasca Lebaran
Harga BBM Ditahan, Pemerintah Dinilai Lindungi Masyarakat
AS Tolak Tuntutan Iran soal Selat Hormuz
Isu Kenaikan Harga BBM Bikin Gelisah Warga, Ini Penjelasan DPR
Isu Kenaikan Harga BBM Merebak, Pemerintah Jamin Pasokan Aman
Advertisement
Kasus Kuota Haji, Ada Dugaan Aliran Uang dari Maktour ke Pejabat
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Masuk Jepang Wajib JESTA 2026, Ini Biaya dan Cara Daftarnya
Advertisement
Berita Populer
- Isu Pertamax Naik 10 Persen 1 April, Ini Penjelasan Bahlil
- Bos Maktour dan Ketua Kesthuri Ditetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji
- Sempat Viral Putus Sekolah Rawat Orang Tua, Fendi Kembali ke Kelas
- Jadwal KRL Jogja-Solo Terbaru Selasa 31 Maret 2026, Cek di Sini
- Kemenko PM: Kasus Amsal Sitepu Ancaman Bagi Industri Kreatif Nasional
- Gunung Semeru Erupsi 10 Kali Sehari, Kolom Abu Capai 600 Meter
- Pemimpin Eropa Desak Penyelidikan Gugurnya Prajurit TNI
Advertisement
Advertisement
