Advertisement
Komisi II DPR Sebut Pemilu Serentak Punya Dampak Kurang Baik, Ini yang Akan Dilakukan ...
Kotak suara Pemilihan Umum 2019 - Bisnis.com/Andhika
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Setelah menerima masukan dari masyarakat, Komisi II DPR akan segera mengevaluasi kelemahan Pemilu Serentak 2019. Hal itu dilakukan meski pembahasan produk legislatif itu dilakukan oleh DPR periode 2019-2024.
Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengatakan pihaknya masih menunggu rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawali evaluasi atas pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres) yang digelar 9 April lalu. Dia mengakui meski belum dibahas di DPR, namun secara informal Komisi II telah menerima berbagai masukan untuk dijadikan bahan evaluasi.
Advertisement
“Ternyata pemilu serentak memiliki dampak yang kurang baik sehingga ada saran agar dievaluasi,” ujar Zainuddin kepada Bisnis, Rabu (12/6/2019).
Politisi Golkar itu mengakui salah satu wacana yang berkembang adalah apakah Pileg dan Pilpres masih tetap disatukan, tapi secara wilayah dipisah antara pemilu nasional dan regional. Ada juga pilihan pemilu tetap disatukan, tetap tidak dalam satu hari yang sama, ujar politisi asal daerah pemilihan Jawa Timur tersebut.
BACA JUGA
Menurutnya banyak keluhan pada pemilu serentak karena formulir yang harus diisi petugas terlalu banyak sehingga menimbulkan kerumitkan. Akibatnya, petugas juga harus merekap terlalu banyak formulir sehingga menimbulkan kelelahan karena waktu terbatas.
“DPR yang baru nanti harus menjadikannya prioritas pembahasan setelah melakukan evaluasi atas kelemahan pemilu serentak,” ujarnya.
Dia mengingatkan bahwa paket undang-undang politik harus disiapkan dengan baik dan waktu sosialisasinya juga harus cukup. Menurutnya setidaknya dibutuhkan waktu selama dua tahun untuk sosialisasi undang-undang baru sebelum diimplementasikan pada Pemilu 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BPKN Akan Panggil Produsen Air Minum Kemasan, Ambil dari Sumur Bor
Pemerintah Perluas Akses Kontrasepsi untuk Kendalikan Kelahiran
Purbaya: Penempatan Rp200 Triliun di Himbara Bikin Kredit Tumbuh
Aturan Jual Beli Minyakita Akan Diubah, Ini Penjelasan Kemendag
Advertisement
Banjir, Jalur Pantura Semarang-Demak Macet Parah
Pemerintah Siapkan Kuota 500 Ribu Pelatihan Pengelasan dan Perhotelan
SPPG di Tarakan Gunakan Elpiji dari Malaysia untuk Masak MBG
938.300 Peluang Kerja Tersedia di Januari hingga September 2025
Pimpinan KKB Papua Undius Kogoya Meninggal Dunia
Advertisement
20 WNI Berhasil Kabur dari Pusat Scam Myanmar
Harga Tiket Citilink Turun 17 Persen Periode Natal-Tahun Baru 2025
TNI AL Uji Tembak Kapal Selam Tanpa Awak Pertama Pekan Depan
Akhirnya, Museum Louvre Dibuka Kembali
Hoaks Politik Mendominasi, Mafindo Temukan 1.593 Kasus
Advertisement
Balon Cuaca Diduga Penyebab Kaca Kokpit United Airlines Pecah
Berita Pilihan
Advertisement
PNS Terlibat Pernikahan Siri di Gunungkidul Terancam Dipecat
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Lindungi Tekstil Lokal, Purbaya Akan Melarang Impor Baplres
- Lepas Gadget, Anak-anak Diajak ke Alam Sambil Belajar Mitigasi Merapi
- Bupati Banyumas Dorong Santri Kembangkan Sektor Produktif
- Warga Lereng Merapi Merasakan Hujan Abu Tipis dan Bau Belerang
- Dewan Usul Uji Konstruksi Bangunan Sekolah di Kota Jogja
- Dibantai 2-6 oleh PSV, Napoli Merasa Terpuruk
- Mayat Perempuan Ditemukan Mengapung di Dam Colo Sukoharjo
Advertisement
Advertisement
