Advertisement
Demo Sejuta Orang di Hong Kong Ricuh
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Polisi antihuru-hara mengepung gedung parlemen Hong Kong setelah aksi damai sejuta orang terhadap RUU Ekstradisi berubah menjadi bentrokan, Senin (10/6/2019).
Ratuan polisi antihuru-hara bersenjatakan pentungan, perisai, senjata gas air mata dan semprotan serbuk lada menyegel gedung parlemen atau dikenal dengan Dewan Legislatif setelah para pengunjuk rasa menyerang mereka menjelang dini hari, menurut saksi mata.
Advertisement
Polisi terpaksa menggunakan pentungan dan menembakkan semprotan serbuk lada ke pengunjuk rasa dan berhasil menutup sebagian jalan. Beberapa orang di kedua pihak tampak terluka sehingga harus dibawa menggunakan mobil ambulan. Sebagian blokade logam terlihat dibiarkan berantakan saat bentrokan terjadi.
Gedung Dewan Legislatif merupkan tempat debat untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU). RUU itu akan memungkinkan tersangka yang dicari di daratan China dikirim melintasi perbatasan negara untuk diadili.
Aksi itu dimulai kemarin setelah ratusan ribu orang turun ke jalan-jalan di Hong Kong untuk memprotes RUU dalam demonstrasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Banyak yang mengatakan bahwa mereka khawatir RUU itu membahayakan kebebasan hukum kota yang selama ini dibanggakan.
Jumlah para pengunjuk rasa diperkirakan mencapai 1.030.000 orang atau jauh melampaui pelaku demonstrasi pada tahun 2003 ketika setengah dari jumlah itu turun ke jalan dan berhasil menantang rencana pemerintah untuk memberlakukan hukum keamanan nasional yang lebih ketat.
"Kepala Ekekutif Hong Kong, Carrie Lam harus menarik RUU itu dan mengundurkan diri," kata anggota parlemen veteran Partai Demokrat James To kepada massa pendukung aksi seperti dikutip Reuters, Senin (10/6/2019).
Mereka berkumpul di luar gedung parlemen dan markas pemerintah di distrik bisnis Admiralty pada Minggu malam.
"Seluruh Hong Kong menentangnya."
Demonstrasi itu mengakhiri berminggu-minggu kemarahan yang meningkat di kalangan pengusaha, diplomat dan kelompok-kelompok hak asasi manusia yang mengkhawatirkan kurangnya sistem hukum yang adil dan terbuka di wilayah daratan China.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Top Ten News Harianjogja.com, Minggu 6 Juli 2025: Kasus Mas-mas Pelayaran, Kapolda DIY Digugat hingga Sekolah Kekurangan Siswa
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement