Musim Hujan November 2026, BNPB Ingatkan Ancaman Banjir dan Longsor
BNPB mengingatkan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, banjir bandang, longsor, dan banjir lahar saat musim hujan.
Massa melakukan perlawanan ke arah petugas di depan kantor Bawaslu di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (21/5/2019). /Ist-Antara.
Harianjogja.com, JAKARTA--Aparat kepolisian berhasil mengamankan sejumlah orang yang diduga provokator dalam kerumunan pengunjuk rasa yang bersembunyi di dalam Pasar Slipi, Kemanggisan, Jakarta Barat, Rabu (22/5/2019) malam.
Polisi juga memukul mundur massa aksi yang menolak membubarkan diri setelah negosiasi yang dilakukan beberapa kali gagal menemui kesepakatan. Sebelumnya, para provokator itu menembaki polisi dengan kembang api dari arah lantai dua dan tiga pasar tersebut.
Ketika suasana agak kondusif, yang disusul bantuan armada barakuda dan personel TNI, aparat kepolisian anti huru-hara itu merangsek masuk ke dalam Pasar Slipi untuk mencari orang-orang yang diduga provokator yang masih bertahan.
Dialporkan Antara, hingga pukul 22.00 WIB, Rabu (22/5/2019) malam, suasana di sekitar Flyover atau jalan layang Slipi sudah mulai kondusif. Luncuran kembang api dan gas air mata yang sempat terlihat beberapa kali di lokasi dan menimbulkan ledakan, saat ini mulai jarang terlihat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
BNPB mengingatkan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, banjir bandang, longsor, dan banjir lahar saat musim hujan.
DPRD Sleman mendorong generasi muda menghidupkan olahraga tradisional untuk melestarikan budaya, membangun karakter, dan memperkuat kebersamaan.
Serapan anggaran belanja Bantul per 30 Oktober 2026 mencapai 69,64%. DPUPKP menjadi OPD dengan realisasi terendah, yakni 48,14%.
Inflasi Gunungkidul pada Oktober 2026 mencapai 3,12%, tertinggi di DIY dan mulai mendekati batas toleransi pemerintah sebesar 3,5%.
Disperindag DIY menggelar pasar murah di tiga lokasi Kulonprogo pada 3–5 November 2026 dengan total distribusi 14 ton bahan pokok.
Ombudsman RI meminta Polri mengevaluasi penggeledahan pesantren putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan HAM bagi santriwati.