Advertisement
Wiranto Mengimbau daripada Ikut Aksi di Jakarta, Lebih Baik Berpuasa Bersama Keluarga
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah terus mengerahkan para tokoh untuk menahan warga agar tidak berangkat ke Jakarta guna ikut aksi menyambut pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan masyarakat yang hendak mengikuti aksi lebih baik berpuasa bersama keluarga daripada mengikuti aksi tersebut.
Advertisement
Pernyataan itu disampaikan oleh Wiranto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/5/2019) menanggapi informasi rencana demonstrasi besar-besaran di Jakarta tersebut.
Wiranto menyatakan pihaknya telah menyampaikan pesan kepada para Pangdam, Kapolda, Forum Pimpinan Daerah supaya "mengikat" massa agar tidak datang ke Jakarta.
"Karena untuk apa? Lebih baik mereka melanjutkan puasa bersama keluarganya, membangun Ukhuwah Islamiyah. Membangun persaudaraan, perdamaian, persiapan nanti Lebaran saling maaf-maafan. Menghilangkan perbedaan kan begitu sebenarnya. Makanya itulah yang kemudian kita harapkan tidak mengalir ke Jakarta," kata Wiranto.
Apabila massa tetap datang ke Jakarta untuk menduduki kantor KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), DPR dan Istana, Wiranto menyatakan hal tersebut perlu diurungkan karena perhelatan Pemilu telah mencapai puncaknya.
"Untuk apa? Bahkan kalau demo dilanjutkan pasti akan merugikan masyarakat, lalu lintas terganggu, kalau ada bentrokan rakyat yang rugi dan sebagainya. Saya kira itu diurungkan, karena kalau dilanjutkan pasti berhadapan dengan hukum. Melanggar hukum itu, menduduki kantor lembaga resmi dengan alasan sepihak," kata Wiranto.
Kendati demikian, Wiranto menegaskan pemerintah mempersilakan aksi unjuk rasa dilakukan karena hal tersebut diatur oleh undang-undang.
Aksi tersebut, ujar Wiranto, perlu dilaporkan dalam hal jadwal, jumlah peserta, tujuan, pemimpin dan siapa yang bertanggungjawab.
"Kalau demonstrasi melanggar [hukum] itu yang dibubarkan. Tokohnya ditangkap kalau melanggar hukum. Ada hukumnya. Apalagi demo yang mengancam, merebut, menguasai. Itu yang saya anjurkan untuk jangan dilanjutkan," kata Wiranto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Ratusan PNS Sleman Dapat Penghargaan Satyalancana Karya Satya
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Advertisement
Advertisement