Advertisement
Ikatan Ahli Perencanaan: Relokasi Pusat Pemerintahan Butuh Konsensus Yang Panjang
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Relokasi ibu kota butuh perencanaan yang visioner. Hal ini disampaikan oleh Ikatan Ahli Perencanaan. Menurut organisasi ini kemauan politik pemerintah yang sudah disampaikan masih belum cukup.
Bernardus Djonoputro, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) menyatakan bahwa relokasi pusat pemerintahan adalah proses konsensus yang panjang. Relokasi pusat pemerintahan membutuhkan tiga aspek utama strategi perencanaan yang visioner, ahli profesi bersertifikat, dan teknokrat yang handal.
Advertisement
"Sebagai sebuah kegiatan perencanaan, relokasi pusat pemerintahan adalah hal yang jamak dilakukan oleh para perencana. Baik plan as you proceed maupun mendesain dari nol yang dibangun di atas lahan kosong, jadi perlu melakukan strategi yang matang," tuturnya dalam diskusi para ahli perencana, arsitek dan rancang kota Senin (20/5/2019).
Diskusi itu merupakan rencana aksi untuk memberikan masukan kepada pemerintah berkaitan dengan relokasi Ibukota Negara.
Bernandus menuturkan bahwa Indonesia masih belum memiliki kebijakan pengembangan kota yang visioner sekaligus komprehensif. Menurutnya, rencana relokasi harus memiliki elemen kerangka berpikir agar kota ini harus kondusif untuk bisa mendorong pengambilan kebijakan ekonomi, politik, sosio budaya dan kemananan dan ketahanan bangsa.
Motif dan tujuan rencana relokasi selalu sangat kompleks, dan perlu mempertimbangkan aspek kemampuan daya dukung dan kehandalan ibu kota baru tersebut dalam proses resolusi konflik baik etnis, agama, maupun persaingan antar daerah.
Lebih dari itu, strategi implementasinya harus didesain dengan memperhitungkan ruang ekonomi, kesetaraan dan kompetisi, dituangkan dalam rencana kota yang mumpuni.
Maka tak heran, kalau diskursus relokasi pusat pemerintahan dan perencanaan kota baru di Indonesia miskin visi dan tanpa fondasi.
“Apabila pemerintah serius dalam melakukan relokasi, maka mulailah dengan menyusun rencana kota baru dengan kaidah dunia, menjalankan seluruh proses pembangunan konsensus, melibatkan desain dan teknologi mutakhir untuk mencapai kota yang efisien, vibrant sekaligus berketahanan.” ujarnya.
Usaha untuk mensintesiskan wacana filosofis, sejarah dan lingkungan, katanya, selalu dihadapkan pada ketiadaan data, serta debat berkepanjangan tentang manfaat ekonomi, dan jebakan imparatif politik praktis.
“Apa yang nampaknya saat ini sebagai keputusan pembangunan yang baik, bisa menjadi bencana kemanusiaan pada masa depan.”
Menurutnya, kepemimpinan sangat penting dalam proses perencanaan ini, namun melengkapinya dengan visi dan teknokrat perencana yang cakap merupakan faktor kesuksesan utama dalam proses panjang ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
- Garuda Selangkah Lagi Menuju Paris, Ini Fakta tentang Olimpiade Melbourne 1956
- Satu Kemenangan Lagi menuju Olimpiade Paris, STY: Percayai Saya, Ikuti Saya!
- Koalisi Berkah Pecah, Hari Wuryanto Bakal Maju sebagai Calon Bupati Madiun 2024
- Garuda Muda Wajib Waspada, 3 Pemain Uzbekistan Bermain di Prancis dan Rusia
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
LITERASI KESEHATAN: Warga Lansia Diminta Bijak Memilih Jenis Olahraga
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement