Advertisement
Tak Ada Data, TKN Minta BPN Urungkan Pembentukan TPF
Prabowo Subianto-Joko Widodo. Olah foto (nuc). - JIBI/doc
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga jika tidak bisa menunjukkan data penghitungan suara sebaiknya mengurungkan wacana pembentukan tim pencari fakta pemilu presiden (TPF Pilpres) 2019. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding.
"BPN lebih baik mengurungkan wacana pembentukan TPF Pilpres 2019, kalau tidak bisa menunjukkan data-data penghitungan suara," kata Abdul Kadir Karding melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Jumat (17/5/2019).
Advertisement
Menurut Abdul Kadir Karding TKN capres-cawapres 01 sudah transparan dengan membuka ke publik sistem penghitungan suara yang dimiliki, tapi BPN selalu berdalih, menghindar, dan mencari-cari alasan ketika diminta untuk membuka data penghitungan suaranya.
"BPN tidak bisa membuktikan data dan fakta soal tudingan kecurangan pemilu presiden, tapi terus teriak melakukan pembentukan opini publik melalui media," katanya.
Rapat pleno KPU pemilu 2019 pada 20-22 Mei mendatang, menurut dia, seharusnya bisa digunakan untuk mengadu data rekapitulasi suara pemilu presiden 2019. "BPN seharusnya datang dengan membawa data-data form C1 ke KPU dan melakukan verifikasi dengan data dari TKN 01 dan data dari KPU," katanya.
Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan, terkait tudingan adanya kecurangan pilpres 2019 sekaligus dibuktikan melalui verifikasi data pada rapat pleno di KPU. "Kami dari TKN 01 sudah pasti datang dan siap mengadu data dengan BPN 02," katanya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, Kalau BPN 02 tidak berani datang, maka wacana pembentukan TPF itu otomatis gugur. "Karena itu, usulan pembentukan TPF itu adalah wacana yang mengada-ada," katanya.
Karding menjelaskan, meskipun ada beberapa kekurangan teknis, tapi KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, telah bekerja profesional dan independen, sesuai tahapan dan sesuai aturan perundang-undangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Konflik Israel di Gaza, China Serukan Gencatan Senjata
Arus Balik Lebaran, 1,2 Juta Orang Naik Angkutan Umum di H+4
Perbaikan Tol Bocimi Akibat Longsor Ditargetkan Rampung Juni
Advertisement
Timur Tengah Memanas, Ini Sikap Pemerintah Indonesia
Ribuan Hektare Tanah IKN Bermasalah, Ini Kata Menteri AHY
PPP Disebut Pengamat Segera Gabung Prabowo
Iran Serang Israel, Korea Selatan Keluarkan Peringatan Perjalanan
Jadi Tersangka Korupsi, KPK Cekal Bupati Sidoarjo Pergi ke Luar Negeri
Advertisement
AHY Bertekad Mempercepat Pemberantasan Mafia Tanah
Pemerintah Diingatkan untuk Mengelola Isu Perang Iran-Israel dengan Bijak
Gelar Rapat Internal, Jokowi Siapkan Langkah Terkait Perang Iran-Israel
Kepolisian Sydney Selidiki Motif Penikaman di Gereja
Ini Alasan Produsen Mobil Listrik Tesla Bakal PHK 10 Persen Karyawannya
Advertisement
Amerika Serikat Bungkam Soal Rencana Balasan Israel ke Iran
Berita Pilihan
- Konflik Israel di Gaza, China Serukan Gencatan Senjata
- Timur Tengah Memanas, Ini Sikap Pemerintah Indonesia
- Ribuan Hektare Tanah IKN Bermasalah, Ini Kata Menteri AHY
- Iran Serang Israel, Korea Selatan Keluarkan Peringatan Perjalanan
- Gelar Rapat Internal, Jokowi Siapkan Langkah Terkait Perang Iran-Israel
Advertisement
Jaring Bakal Calon Bupati Pilkada, PKS Kulonprogo: 3 Kader Internal, 6 Tokoh Masyarakat
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Konflik Iran-Israel Bayangi Inflasi di Indonesia
- Bus Terguling, Satu Penumpang Meninggal Dunia
- Puncak Arus Balik, 48 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jabotabek
- Penjualan Mobil Listrik Lesu, Tesla Bakal PHK 10 Persen Karyawan
- PM Singapura Lee Hsien Loong Mengundurkan Diri, Ini Penggantinya
- One Way Selesai, Arus di Gerbang Tol Kalikangkung Kembali Normal Dua Arah Pagi Ini
- PPP Berpeluang Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Begini Tanggapan Gerindra
Advertisement
Advertisement
