Advertisement
Fraksi Gerindra Diminta Tak Digaji, Arief Poyuono Sebut Kubu Jokowi Berakal Pendek

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Kubu Jokowi dan Prabowo hingga kini terus berseteru terkait hasil Pilpres 2019.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono merespons permintaan Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf Amin kepada pemerintah, agar fraksi partainya di DPR RI tak digaji. Arief membalas dengan meledek TKN berpikiran pendek.
Advertisement
Permintaan TKN Jokowi - Maruf Amin tersebut didasari atas pernyataan Arief, yang menyerukan publik pendukung Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno untuk tidak menerima hasil Pilpres 2019, sekaligus memboikot pembayaran pajak.
"TKN akalnya pendek ya. Kalau sekarang hingga Oktober 2019 harus bayar pajak, karena Jokowi – Jusuf Kalla masih memerintah dan dihasilkan dari pemilu yang terlegitimasi,” kata Arief kepada Suara.com, Kamis (15/5/2019).
Hal berbeda kalau KPU menyatakan Jokowi – Maruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. Ketika hal itu terjadi, maka seruan Arief baru bisa diterapkan.
Apalagi, Arief mengklaim, pendukung Prabowo – Sandiaga menyetujui seruannya untuk memboikot pembayaran pajak.
"Iya dong masyarakat yang setuju dan mendukung Prabowo – Sandiaga enggak perlu bayar pajak, karena kan kita enggak mengakui pemerintah hasil Pilpres 2019," tegasnya.
Untuk diketahui, Juru Bicara TKN Arya Sinulingga mengatakan kalau anggota Partai Gerindra tidak membayar pajak, maka fraksi mereka di DPR tak perlu digaji.
"Kalau begitu, kami minta DPR RI jangan kasih gaji kepada anggota Fraksi Gerindra. Jangan juga dikasih THR karena semua itu dari pajak," ujar Arya di Posko Cemara Menteng, Jakarta Pusat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
- Aturan dan Petunjuk Teknis Pelantikan PPPK Paruh Waktu
Advertisement
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- 600 Ribu Rekening Bermasalah Bisa Dapat Bansos, Ini Syaratnya
- Menteri Koperasi Minta Tambahan Anggaran untuk Kopdes Merah Putih
- Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
- Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
- 100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
- Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
Advertisement
Advertisement