Advertisement
Ratna sarumpaet Dicecar Hakim: Kenapa Enggak Bilang Habis Operasi Plastik?
Aktifis perempuan Ratna Sarumpaet memberi keterangan tentang kasus penganiyaannya yang tersebar ke media sosial saat konferensi pers di rumahnya, Kampung Melayu kecil, Jakarta, Rabu (3/10/2018). - Suara.com/Muhaimin A Untung
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Aktivis Ratna Sarumpaet dicecar hakim alasannya berbohong soal operasi plastik yang dilakukannya.
Ketua Majelis Hakim sidang terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet, Joni mempertanyakan kepada Ratna kenapa lebih memilih berbohong dibandingkan jujur. Menurutnya pegiat HAM itu tidak perlu berbohong karena operasi pelastik tidak bertentangan dengan hukum.
Advertisement
"Kenapa enggak bilang habis operasi untuk dapat yang baik? Kan operasi enggak dilarang, kan legal, kecuali gugurin kandungan. Ini operasi pelastik," tutur hakim Joni dalam persidangan, Selasa (14/5/2019).
Joni mengatakan, operasi plastik bukanlah suatu kegiatan yang dibenci dan sudah menjadi kebiasaan saat ini, dan tidak harus disembunyikan dengan cara berbohong. "Kecuali operasi plastik perbuatan dilarang bisa cari yang lain tapi ini enggak. Bukan hal yang tabu," tambahnya.
Ratna pun menjawab bahwa seharunya Ia melakukan apa yang disampaikan hakim atau tidak berbohong. Namun, dirinya tidak bisa menjelaskan kenapa bisa berlaku jujur.
"Harusnya memang begitu (jujur). Saya saya enggak tahu apa sebab saya memutuskan (berbohong) kenapa saya harus cari alasan. Saya mungkin panik saya enggak tahu. (bohong itu) di luar kebiasaan saya," tukasnya.
Dalam kasus ini sendiri Ratna Sarumpaet didakwa oleh jaksa penuntut umum (JPU) dengan dua dakwaan. Pertama, dia didakwa menyebarkan berita bohong untuk membuat keonaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Kedua, Ratna juga didakwa menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian atas dasar SARA sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Nyatakan Kasus Pemerasan Tenaga Kerja Asing Sudah Ada Sejak Era Cak Imin
Advertisement
Petugas Damkar Evakuasi Korban KDRT di Semarang yang Dikunci Selama 2 Jam
Malam Ini Takbiran Iduladha, Ini Bacaannya Lengkap Bahasa Arab dan Indonesia
Gunung Raung di Bondowoso Jawa Timur Erupsi, Status Level II
Advertisement
Libur Panjang Waspadai Persebaran Covid-19, Ingat Protokol Kesehatan
Dokter di Malang Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Pelecehan Seksual Pasien
Kementerian Kesehatan Sebut 15 Orang Positif Covid-19 di Jakarta Selatan
Advertisement
Prabowo Salurkan 985 Sapi Kurban ke Seluruh Indonesia
Berita Pilihan
- Ada Akun Instagram Judi Online yang Pernah Di-follow Gibran, Kini Kena Takedown Kementerian Komdigi
- KPK Nyatakan Kasus Pemerasan Tenaga Kerja Asing Sudah Ada Sejak Era Cak Imin
- Kejagung: Ada lima Vendor dalam Kasus Pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek
- Petugas Damkar Evakuasi Korban KDRT di Semarang yang Dikunci Selama 2 Jam
- Diawasi Ketat, Pusat Data Nasional Dipastikan Bakal Dibangun hingga Beroperasi
Advertisement
Lokasi Salat Iduladha di Jogja, Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul
Advertisement
Harga Tiket Masuk Gembira Loka Selama Liburan Sekolah 2025 dan Jam Bukanya
Advertisement
Berita Populer
- Prediksi Cuaca BMKG, Sebagian Besar Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan
- Viral Kecelakaan Beruntun di Exit Toll Bekasi, Duduga Rem Blong
- Covid-19 Merebak Lagi, Ini 7 Imbauan WHO
- KPK Sita Rp1,9 Miliar dari Seorang Tersangka Suap TKA Kemenaker
- 15 Orang Positif Covid-19 di Jaksel
- Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 Ditarget Selesai 2027
- Dasco dan Mensesneg Prasetyo Hadi Bertemu Megawati, Ini yang Dibahas
Advertisement
Advertisement
