Advertisement
Anggota DPR RI Tuduh KPU Tak Paham Regulasi Digital
Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan rekapitulasi surat suara di tingkat Kecamatan di GOR Kelapa Gading, Jakarta, Senin (22/4/2019). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Rapat Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo dengan Komisi I DPR RI di antaranya menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Anggota Komisi I DPR RI Budi Youyastri menuduh KPU selaku penyelenggara Pemilu tidak memahami regulasi mengenai platform digital dan menuntut Kemenkominfo untuk membantu pemahaman KPU mengenai dunia digital.
Advertisement
"KPU selaku penyelenggara Pemilu tidak paham dengan regulasi platform digital," ujar Budi di ruang rapat Komisi I DPR RI, Jakarta (13/5/2019).
Menurutnya, terdapat 2 masalah serius pada penyelenggaraan Pemilu 2019 yang terkait dengan KPU. Masalah pertama, pada 12 april 2019 KPUD di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dikabarkan mendapat perintah dari KPU Provinsi dan Pusat perihal penutupan akun media sosial peserta pemilu pada akhir masa kampanye.
BACA JUGA
Budi mempertanyakan benar atau tidaknya surat perintah tersebut karena subjek perintah penutupan akun tersebut dinilai tidak dinyatakan dengan jelas.
Masalah kedua yang disampaikan Budi adalah tidak adanya anggota KPU yang dapat melakukan masuk log ke dalam sistem informasi perhitungan (situng) KPU. Selain itu, lokasi peladen situng perhitungan Pemilu 2019 masih menjadi tanda tanya.
”Jika dipandang perlu, kami bisa bicara dengan Komisi II DPR RI mengenai apa yang terjadi dengan IT KPU. Kalau desainnya tidak dibuka dari awal, auditnya tidak dikerjakan dari awal, bagaimana keamanan bisa terjamin?" ujar Budi.
Sebaliknya, Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menilai bahwa teknologi informasi komunikasi yang dimiliki KPU dalam mengamankan Pemilu 2019 sudah cukup baik mengingat jumlah hacker yang melancarkan serangan tidak sedikit.
"TIK KPU cukup bagus, makanya percikannya muncul di media sosial," ujar Evita (13/5/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sindikat SMS e-Tilang Palsu Dibongkar, WNA China Kendalikan Operasi
Mudik Gratis 2026 Dibuka 1 Maret, Kuota 15.834 Penumpang Bus
Bareskrim Bongkar Jual Beli Bayi di Medsos, Harga Capai Rp80 Juta
Anggota Brimob Terancam 15 Tahun Penjara dalam Kasus Tual
Advertisement
Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Adies Kadir Diumumkan Pekan Ini
Iran Optimistis Negosiasi Nuklir dengan AS Segera Tercapai
Magang Nasional 2026 Ditargetkan Hadir di 38 Provinsi
Mudik Gratis 2026 DKI Jakarta Dibuka, Cek Jadwal dan Syaratnya
Waspada Situs Palsu Skillhub Kemnaker, Cek Domain Resmi
Advertisement
Prabowo Bertemu Raja Abdullah II di Amman, Bahas Gaza
KPK Usut Pengondisian Proyek Pati oleh Sudewo, Bidik Tim Delapan
25 Pos Mudik Lebaran 2026 Disiapkan Korlantas
Menpan RB Tegaskan Tidak Semua ASN Bisa Jadi Komcad
KRI Prabu Siliwangi-321 Singgah di Nigeria
Advertisement
AS Siagakan 150 Jet Tempur, Ketegangan dengan Iran Meningkat
Berita Pilihan
- Sindikat SMS e-Tilang Palsu Dibongkar, WNA China Kendalikan Operasi
- KAI Buka Penjualan Tiket Kereta Ekonomi Kerakyatan Lebaran 2026
- Demi Kopdes Merah Putih, Mendes Minta Izin Minimarket Baru Ditahan
- Menhub Dorong Masjid di Jalur Mudik Jadi Rest Area Lebaran 2026
- BMKG Catat Gempa Magnitudo 7 di Kalimantan Utara, Pusat di Daratan
Advertisement
Berkah Lebaran, Produsen Amplop di Kulonprogo Kebanjiran Order
Advertisement
Nawang Senja Jadi Spot Ngabuburit Favorit di Pantai Glagah
Advertisement
Berita Populer
- Babak I, Timnas Futsal Putri Indonesia Tertinggal 0-2 dari Thailand
- Beasiswa Luar Negeri Tanpa Wajib Pulang, Ini Daftarnya
- Malut United Tertinggal 0-2 dari Persija di Babak Pertama
- Harga Cabai Turun, Stok Pangan Kulonprogo Aman
- Demo Malam Hari di Mapolda DIY, Terkait Pelajar Tewas di Maluku
- Inter Milan vs Bodo/Glimt: Misi Comeback Liga Champions
- Impor 105.000 Pikap India Diprotes Buruh, Ini Alasannya
Advertisement
Advertisement
