Kasus Penyadapan Presiden Prabowo: Susul Listyo Sigit, Irjen Slamet Uliandi Tersangka
Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi menjadi tersangka kasus penyadapan ilegal. Ia diduga memberi akses untuk menghapus riwayat penyadapan.
Barracuda dan kawat berduri disiagakan di depan Kantor KPU untuk mengantisipasi aksi people power Kivlan Zen, Jakarta, Kamis (9/5/2019)./Okezone-Fadel Prayoga
Harianjogja.com, JAKARTA- Polisi dinilai berlebihan menetapkan status tersangka Caleg PAN Eggi Sudjana lantaran menyerukan people power.
Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Ahmad Riza Patria menganggapi penetapan sebagai tersangka kasus makar. Status tersangka ini disandang Eggi setelah menyerukan gerakan people power dalam sebuah orasi.
Terkait kasus ini, Riza merasa heran dengan ucapan people power yang disampaikan Eggi bisa diproses hukum. Bahkan, dia mencontohkan gerakan people power ketika warga negara menumbangkan rezim Orde Baru.
Menurutnya, saat itu tidak ada masyarakat yang dipenjarakan meski people power terjadi saat mahasiswa dan rakyat menuntut reformasi.
"Dulu juga Pak Harto juga presiden yang sah, orang (pakai) people power, salah enggak? Enggak. Ada dijatuhkan waktu itu, diturunkan paksa waktu itu," kata Riza saat dihubungi wartawan, Kamis (9/5/2019).
Dia pun menganggap tindakan polisi menetapkan Eggi sebagai tersangka merupakan hal yang berlebihan.
"Ini baru ngomong pidato begitu aja, orasi begitu aja, orang demo. Biasa. Ini pemerintah memang sudah zalim ini," sambungnya.
Untuk diketahui, Polda Metro Jaya menetapkan Eggi Sudjana sebagai tersangka dugaan makar. Eggi Sudjana jadi tersangka karena mengajak melakukan people power yang dicetuskan Amien Rais.
People power itu dilakukannya menyusul hasil hitung cepat atau quick count hasil Pilpres 2019. Peningkatan status Eggi jadi tersangka tersebut, kata Argo, dilakukan pada Rabu (8/5/2019) setelah penyidik melakukan gelar perkara.
"Iya betul (Eggi Sudjana) ditetapkan sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Argo Yuwono saat dikonfirmasi wartawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi menjadi tersangka kasus penyadapan ilegal. Ia diduga memberi akses untuk menghapus riwayat penyadapan.
RAPBD Kulonprogo 2027 ditargetkan disahkan 20 November. DPRD menyoroti infrastruktur, kesehatan, tenaga kerja hingga pariwisata.
DPRD DIY meminta subsidi Trans Jogja diperhatikan dalam APBD 2027 untuk menjaga layanan transportasi publik dan mengantisipasi PHK karyawan.
Prabowo menganugerahkan Bintang Jasa Pratama kepada 15 relawan dan petugas yang gugur saat menangani kebakaran hutan dan lahan.
Kemenkeu membuka peluang penyesuaian anggaran subsidi energi Rp500 triliun akibat kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah.
R menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal sidang pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.