Advertisement
Pengamat Sarankan Pemilu 2024 Jangan Dilakukan Serentak
Ilustrasi. - Harian Jogja/Gigih M. Hanafi
Advertisement
Harianjogja.com, MEDAN--Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara, Prof Badaruddin menyarankan kepada penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak perlu lagi dilakukan secara serentak dan lebih baik dipisahkan.
"Penggabungan pemilu, yakni pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) akan memberatkan masyarakat untuk mengikutinya, serta banyak menimbulkan masalah," ujar Badaruddin, di Medan, Kamis.
Advertisement
Hal ini, menurut dia, dibuktikan pada Pemilu 2019 secara serentak yang digelar 17 April 2019, dan banyak ditemui penyelenggara pemilu mengalami sakit hingga meninggal dunia.
"Selain itu, juga petugas keamanan pada Pemilu 2019, banyak yang mengalami kecelakaan karena terlalu capek berada di lapangan," ujar Badaruddin.
BACA JUGA
Ia menyebutkan, pemilu yang dilaksanakan secara serentak itu, perlu dilakukan berbagai pertimbangan dan kajian secara mendalam, serta baik buruknya bagi masyarakat. Jika pemilu gabungan itu, banyak merugikan masyarakat maka tidak perlu dipertahankan pada pemilu selanjutnya, yakni di 2024.
"Pada pesta demokrasi tersebut, jangan sampai masyarakat ada yang dikecewakan. Kalau sampai hal itu terjadi, berarti pemilu tersebut tidak memberikan kenyamanan bagi masyarakat," ucap dia.
Badaruddin menyebutkan, memang tujuan dilaksanakannya pemilu secara serentak itu adalah untuk kepentingan efisiensi pembiayaan keuangan negara.
Namun efisiensi tersebut, jangan pula menimbulkan hal yang negatif terhadap masyarakat. Selain itu, rencananya pada Pemilu 2024, akan ada pilpres, pilkada gubernur, pilkada bupati/wali kota, pileg DPR RI, pileg DPRD provinsi dan pileg DPRD kabupaten/kota, maka hal itu tidak perlu dilakukan.
"Kalau boleh Pemilu 2024, dipisahkan saja dan jangan lagi digabungkan seperti pada Pemilu 2019," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Indonesia Pulangkan Dua Terpidana Narkoba Asal Inggris
Presiden Prabowo Berkomitmen Berantas Pungli Demi Investasi
Gempa Guncang Tarakan Pagi Ini
Lagi, Anggota TNI Tewas Akibat Ulah Senior Arogan
Advertisement
2 Tersangka Korupsi CSR BI Masih Melenggang Bebas, KPK Disorot
Menteri PKP Serahkan Rumah Bantuan Swasta untuk Warga Kurang Mampu
Redam Konflik Sosial, Polda Jatim Kirim Brimob ke Pulau Kangean
Tiga Rumah Sakit di Jember Diduga Manipulasi Klaim BPJS Kesehatan
Kolaborasi Matcha Jepang-Bakpia Kukus di 40 Tahun Kyoto-Yogyakarta
Advertisement
Ganggu Petani, Mafia Pangan akan Dilawan Mentan
Disokong Dana LPDB Rp200 M, Koperasi Siap Memasok Bahan Baku untuk MBG
BPS: 6,3 Juta Orang Bekerja di Sektor Transportasi dan Pergudangan
Gerebek Kampung Ambon, Petugas Temukan Narkoba hingga Senpi
Serangan Beruang Meningkat, Jepang Izinkan Polisi untuk Menembak
Advertisement
Waduh, Impor Baju Bekas Naik dari 7 Ton Menjadi 3.600 Ton
Berita Pilihan
- BPS: 6,3 Juta Orang Bekerja di Sektor Transportasi dan Pergudangan
- Serangan Beruang Meningkat, Jepang Izinkan Polisi untuk Menembak
- PBB Khawatirkan Keselamatan Warga Sipil Akibat Perang di Sudan
- Dari Laporan Publik hingga OTT: Kronologi Penangkapan Abdul Wahid
- Media Asing Ungkap Kamboja Tangkap 106 WNI Terkait Jaringan Penipuan
Advertisement
Advertisement
Wisata DEB Balkondes Karangrejo Borobudur Ditawarkan ke Eropa
Advertisement
Berita Populer
- Kamandaya Beraksi: Wujudkan Sinergi Nyata Lewat Pelatihan IoT
- Trump: Pembatalan Kebijakan Tarif Bakal Jadi Bencana Ekonomi AS
- Selangor FC vs Persib Bandung: Preview dan Prediksi
- Sinopsis Film Die, My Love: Ketika Depresi Pasca Melahirkan
- YIA Resmi Jadi Embarkasi Haji DIY 2026
- Korban Tewas Akibat Serangan RSF di Sudan Capai 43 Orang
- Andong Malioboro Kini Terima Pembayaran QRIS
Advertisement
Advertisement
