Advertisement
Pengamat Sarankan Pemilu 2024 Jangan Dilakukan Serentak
Ilustrasi. - Harian Jogja/Gigih M. Hanafi
Advertisement
Harianjogja.com, MEDAN--Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara, Prof Badaruddin menyarankan kepada penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak perlu lagi dilakukan secara serentak dan lebih baik dipisahkan.
"Penggabungan pemilu, yakni pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) akan memberatkan masyarakat untuk mengikutinya, serta banyak menimbulkan masalah," ujar Badaruddin, di Medan, Kamis.
Advertisement
Hal ini, menurut dia, dibuktikan pada Pemilu 2019 secara serentak yang digelar 17 April 2019, dan banyak ditemui penyelenggara pemilu mengalami sakit hingga meninggal dunia.
"Selain itu, juga petugas keamanan pada Pemilu 2019, banyak yang mengalami kecelakaan karena terlalu capek berada di lapangan," ujar Badaruddin.
Ia menyebutkan, pemilu yang dilaksanakan secara serentak itu, perlu dilakukan berbagai pertimbangan dan kajian secara mendalam, serta baik buruknya bagi masyarakat. Jika pemilu gabungan itu, banyak merugikan masyarakat maka tidak perlu dipertahankan pada pemilu selanjutnya, yakni di 2024.
"Pada pesta demokrasi tersebut, jangan sampai masyarakat ada yang dikecewakan. Kalau sampai hal itu terjadi, berarti pemilu tersebut tidak memberikan kenyamanan bagi masyarakat," ucap dia.
Badaruddin menyebutkan, memang tujuan dilaksanakannya pemilu secara serentak itu adalah untuk kepentingan efisiensi pembiayaan keuangan negara.
Namun efisiensi tersebut, jangan pula menimbulkan hal yang negatif terhadap masyarakat. Selain itu, rencananya pada Pemilu 2024, akan ada pilpres, pilkada gubernur, pilkada bupati/wali kota, pileg DPR RI, pileg DPRD provinsi dan pileg DPRD kabupaten/kota, maka hal itu tidak perlu dilakukan.
"Kalau boleh Pemilu 2024, dipisahkan saja dan jangan lagi digabungkan seperti pada Pemilu 2019," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
Advertisement
Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
Tugas ke Luar Kota, Wapres Gibran Tak Hadiri Acara Pelantikan Menteri Baru
KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kouta Haji
Daftar Lengkap Menteri dan Wamen Baru di Kabinet Merah Putih Prabowo
Advertisement
Ketum Garda Indonesia Sebut Prabowo Siapkan Perpres Perlindungan Ojol
Tim Komite Reformasi Polri Mulai Bekerja Pekan Depan
Dilantik Jadi Menko Polkam, Ini Pesan Prabowo untuk Djamari Chaniago
Angga Raka Ungkap Alasan Prabowo Tunjuk Dirinya sebagai Kepala BKP
Penunjukan Dofiri Bentuk Keseriusan Prabowo Melakukan Reformasi Kepolisian
Advertisement
Tes Kemampuan Akademik Siswa SMA Berlaku Nasional November 2025
Berita Pilihan
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Daftar Lengkap Menteri dan Wamen Baru di Kabinet Merah Putih Prabowo
- Reshuffle Kabinet Prabowo, Ini Daftar Menteri dan Pejabat Baru
- Farida Farichah, Aktivis NU Berusia 39 Tahun yang Jadi Wamenkop
Advertisement
Jadwal Bus Malioboro ke Pantai Baron Kamis 18 September 2025
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kementerian Raja Juli Peroleh Rp6,04 Triliun
- Menkeu Purbaya Ingatkan Anak Muda Jangan FOMO dengan Investasi
- Prediksi BMKG: Kota Besar Dilanda Hujan Hari Ini
- 2 Ruang Kelas Disiapkan untuk Sambut Wapres Gibran di Sentani
- 7 Tuntutan Demo Ojol Hari Ini, Hapus Multi Order hingga Copot Menhub
- Tiga Tersangka Korupsi Sritex Dilimpahkan ke Kejari Surakarta
- Kawal Demo Pengemudi Ojol, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan
Advertisement
Advertisement
