Advertisement
Pemprov DKI Usung Naturalisasi untuk Atasi Banjir, BTP : Soal Kata-Kata Gitu, Gubernur Sekarang Lebih Pintar
Basuki Tjahaja Purnama (BPT) dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi seusai pertemuain di rumah dinas Ketua DPRD DKI di Jakarta, Selasa (30/4/2019)/JIBI - Bisnis/Muhamad Wildan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok mengaku tidak tahu menahu tentang konsep normalisasi dan konsep naturalisasi sebagai cara untuk menangani banjir.
"Aduh soal kata-kata gitu Pak gubernur sekarang lebih pintar dari saya," ujar Ahok selepas bersantap sore dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi atau yang akrab disapa Pras, Selasa (30/4/2019).
Advertisement
Seperti diketahui, terjadi banjir di wilayah selatan DKI Jakarta mulai 26-28 April 2019.
Penanganan banjir dan normalisasi Sungai Ciliwung yang dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) hingga saat ini masih terkendala karena Pemprov DKI Jakarta tidak melaksanakan pembebasan lahan di wilayah sekitar sungai tersebut.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun mengatakan dirinya tidak memahami apa yang dimaksud dengan naturalisasi yang diusung oleh Pemprov DKI Jakarta.
Dalam rangka menangani banjir, Ahok menyarankan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyiagakan pompa sebelum air di sungai meninggi.
"Saya orang tambang. Teori tambang ngidupin pompanya telat, udah terlalu tinggi [airnya] bisa nggak keburu. Saya kira mungkin tergenang itu karena ada pompa yang telat, saya enggak tahu," kata Ahok.
Berdasarkan pengalamannya menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ahok mengatakan pompa yang dimiliki oleh Dinas SDA DKI Jakarta sudah cukup untuk mengatasi banjir.
Selain itu, pasukan oranye dan pasukan biru harus terus disiagakan untuk membersihkan sampah yang mengaliri sungai-sungai di DKI Jakarta dan menutup saringan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Advertisement
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
Advertisement
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Berita Pilihan
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
- DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Jadwal KA Prameks dari Stasiun Kutoarjo Purworejo, 19 September 2025
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Advertisement
Advertisement
