Advertisement
Dampak Penambahan Kuota Haji, Kemenag Harus Siapkan Anggaran
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (tengah)./Harian Jogja - Desi Suryanto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan anggaran penambahan kuota haji tahun 2019 yang mencapai 10 ribu jemaah. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan anggaran yang akan dipersiapkan itu nantinya untuk jemaah dan petugas haji.
"Karena konsekuensi adanya tambahan 10 ribu jemaah adalah perlunya dipersiapkan anggaran. Tidak hanya untuk jemaah itu sendiri, tapi juga penambahan petugas. Karena itu adanya penambahan jemaah, kloternya akan bertambah dan tentu petugas-petugas kloter itupun juga akan bertambah," ujar Lukman usai mengikuti rapat terbatas atau ratas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas kunjungan kerja Jokowi ke Arab Saudi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4/2019).
Advertisement
Diketahui, penambahan kuota haji sebesar 10 ribu jemaah diberikan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud kepada Presiden Jokowi saat berkunjung ke Arab Saudi.
Lukman menuturkan nantinya anggaran yang menyangkut penambahan kuota haji 10 ribu didapatkan dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), efisiensi dari anggaran Kementerian Agama dan juga APBN.
Kendati demikian, Lukman belum merinci besaran anggaran untuk penambahan kuota haji sebesar 10 ribu. Pasalnya, pihaknya masih menghitung besar anggaran tersebut dan akan dirapatkan dengan Komisi VIII DPR.
"Anggarannya itu besarannya sedang kita hitung. Sebagian sudah bisa ditalangi oleh BPKH, sebagian oleh Kemenag dan sisanya nanti sumbernya dari APBN, yang nilai pastinya akan kita rapatkan bersama Komisi VIII DPR RI. Mudah-mudahan Selasa minggu depan jadi konkritnya angka-angka yang muncul baru," tandasnya
Sebelumnya, dalam ratas, Jokowi mengatakan ada dua hal yang dibahas, yakni penambahan kuota haji dan keinginan investasi Arab Saudi ke Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Advertisement
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Advertisement
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
Advertisement
Sekjen PDIP Berterima Kasih kepada Rakyat karena Kembali Menangi Pileg 2024
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Sekjen PDIP Berterima Kasih kepada Rakyat karena Kembali Menangi Pileg 2024
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Advertisement
Advertisement
