KPK Kembali Periksa Saksi Kasus Gratifikasi Muhammad Haniv
KPK memeriksa empat saksi kasus dugaan gratifikasi Rp20,7 miliar yang menjerat mantan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv.
Ilustrasi demokrasi./nigerianeye.com
Harianjogja.com, JAKARTA - Mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay mengatakan persiapan pemilu Presiden dan Legislatif serentak dinilai cukup baik, dan membantah bahwa kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi rendah. Hal itu dinyatakannya menanggapi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan perangkatnya di Jakarta, Sabtu (30/3/2019).
“Saya kira semua berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Tidak masalah yang terlalu besar, mungkin ada kendala di daerah tertentu logistiknya belum selesai seperti apa yang dilaksanakan, tapi pada intinya semua berjalan cukup baik,” ujar pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit).
Hadar juga menyoroti banyak berita bohong terkait kesiapan penyelenggaraan pemilu. “Ini kan repotnya banyak berita bohong, seolah-olah jadi bermasalah betul, kemudian ada yang menganggap, meminta, mengundang pengamat asing dan sebagainya. Tapi menurut saya hal itu tidak perlu, apalagi dipicu oleh informasi yang tidak benar. Jikalau di sana sini ada kekurangan, maka KPU harus cepat menyelesaikan,” katanya.
Awal bulan Maret Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei yang menunjukkan bahwa mayoritas responden masih menaruh kepercayaan tinggi kepada penyelenggara dan pengawas Pemilu untuk mampu mengawal pemilu pada 17 April 2019 mendatang, secara profesional.
“Baik terhadap KPU maupun bawaslu, kepercayaan publik kalau mereka mampu mengerjakan Pemilu serentak pertama kali ini itu cukup tinggi, angkanya hampir 80 persen. Itu angka yang surprising buat saya juga. Ternyata lebih tinggi dari yang saya duga,” kata Hadar.
Ia menambahkan di media sosial banyak sekali informasi tidak akurat yang menuduh seolah-olah penyelenggara pemilu berpihak untuk merencanakan kemenanangan pasangan calon tertentu. “Ternyataa, hasil survei tidak demikian ,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
KPK memeriksa empat saksi kasus dugaan gratifikasi Rp20,7 miliar yang menjerat mantan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv.
Pemkot Jogja diminta mencermati sungai dan bantaran rawan banjir serta memastikan talut dan sedimentasi ditangani sebelum musim hujan.
Polda Jateng melacak 88 anak dengan kelainan kaki bawaan CTEV untuk memastikan mendapat penanganan medis sesuai kebutuhannya.
Mengenal PM10 dan PM2.5 dalam abu vulkanik serta dampaknya bagi kesehatan pernapasan dan cara mengurangi risiko paparannya.
New York melarang AI generatif bagi siswa kelas 2-K hingga kelas 8. Ini dampak penggunaan AI terhadap kognitif dan sosial anak.
Pertamina Patra Niaga meminta masyarakat mengawasi penyaluran Pertalite dan biosolar di tengah gangguan distribusi BBM akibat sungai surut.