Karhutla 1.511 Hektare, Kemenhut Sanksi 6 Perusahaan
Kemenhut menjatuhkan sanksi kepada enam perusahaan setelah karhutla membakar 1.511,55 hektare areal kelolaan di Kalimantan.
Pekerja menyelesaikan pengerjaan kereta LRT di Pabrik PT INKA, Madiun, Jawa Timur, Rabu (7/11/2018)./ANTARA FOTO-Zabur Karuru
Harianjogja.com, JAKARTA--Listrik aliran atas di lintas Kereta Rel Listrik (KRL) Stasiun Tanah Abang- Palmerah untuk sementara waktu padam dan menyebabkan gangguan perjalanan.
Akibatnya, operasional pada KA 1980 relasi Tanah Abang-Rangkasbitung terganggu pada Jumat pukul 12.07 WIB.
"PT KCI (Kereta Commuterline Indonesia) memohon maaf atas adanya gangguan perjalanan di lintas Tanah Abang-Palmerah yang terjadi mulai pukul 12.07 WIB," ujar Wakil Presiden Komunikasi PT KCI Anne Purba.
Anne menyebutkan imbas dari gangguan perjalanan tersebut, lintas Tanah Abang - Palmerah pulang pergi belum dapat melayani perjalanan penumpang KRL.
Saat ini, petugas gabungan PT Kereta Api Indonesia Daerah operasional 1 Jakarta dan PT KCI telah berada di lokasi untuk mengatasi kendala operasional tersebut.
"Para pengguna jasa diharapkan untuk tetap mengikuti arahan petugas di lapangan," ujar Anne.
Ia mengimbau para pengguna jasa yang terburu-buru agar dapat menggunakan moda transportasi lain.
Sementara, perkembangan terkini mengenai penanganan kendala operasional akan terus disampaikan petugas informasi di stasiun dan kereta serta melalui sosial media.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kemenhut menjatuhkan sanksi kepada enam perusahaan setelah karhutla membakar 1.511,55 hektare areal kelolaan di Kalimantan.
Kebun salak seluas 1.500 meter persegi di Sleman terbakar. Damkar menduga api dipicu puntung rokok saat musim kemarau.
Polisi menangkap tiga tersangka karhutla di OKU Timur. Petugas menyita abu, ranting, tanah bekas terbakar dan dua korek api gas.
Bantul menghapus denda PBB-P2 untuk tunggakan 1994-2025. Wajib pajak cukup membayar pokok hingga 31 Desember 2026.
AS memperingatkan China dan negara lain soal sanksi sekunder jika tetap berbisnis dengan Iran melalui kampanye ekonomi terbaru.
Menkomdigi Meutya Hafid menghormati proses hukum kasus internet tak berizin di Mentawai dan mendorong pendekatan pembinaan.