Advertisement
Kemendagri Minta Layanan Administrasi Kependudukan Daerah Tetap Buka Sabtu, Minggu, dan Hari Libur
Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mencetak KTP-el di Kantor Disdukcapil Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (24/10). - ANTARA/Adeng Bustomi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri langsung menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan penggunaan surat keterangan (suket) perekaman KTP elektronik untuk memilih di Pemilu 2019.
Melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan instruksi agar unit pelayanan administrasi kependudukan di daerah tetap melakukan pelayanan pada Sabtu, Minggu, dan hari libur lainnya.
Advertisement
Instruksi itu termuat di dalam Surat Edaran (SE) Nomor 471.13/2518/Dukcapil yang diterbitkan dan ditandatangani Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Kamis (28/3/2019).
"Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses perekaman KTP-el terus berlangsung sehingga penduduk wajib KTP bisa segera mendapatkan KTP-elnya," paparnya dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Jumat (29/3).
BACA JUGA
Menurut Zudan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) layak diapresiasi karena mendorong terwujudnya ketunggalan data penduduk. Hal itu sesuai dengan semangat mewujudkan Single Identity Number (SIN).
Kemendagri berharap setelah putusan MK, masyarakat yang belum merekam data KTP-el mau pro aktif datang ke Dinas Dukcapil setempat. Saat ini, 98% warga wajib KTP-el sudah merekam data dan hanya tersisa 2% yang belum.
"Nah, jumlah yang dua persen ini yang wajib melakukan perekaman agar bisa mencoblos. Bila masyarakat ini merekam, pasti suket diterbitkan. Dalam hal KTP-elnya sudah status print ready record, maka KTP-elnya langsung dicetak," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
InJourney Airports Terima 558 Extra Flight Selama Nataru
Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Merauke, Tak Berpotensi Tsunami
BNPB Catat 147 Ribu Rumah Rusak Akibat Banjir Sumatera
Bupati Bener Meriah Bantah Isu 80 Ton Bantuan Korban Bencana Hilang
Advertisement
Imigrasi Filipina Ungkap Jejak Pelaku Penembakan Massal di Australia
Sepekan Pascagempa Magnitudo 7,5, Jepang Cabut Imbauan Darurat
Hampir 9 Jam di KPK, Yaqut Tegaskan Diperiksa sebagai Saksi
KPK Resmi Tutup Perkara Kusnadi di Kasus Hibah Jatim
Percepatan Papua, Prabowo Ancam Pecat Pejabat Bermasalah
Advertisement
Banjir Bandang Terjang Safi Maroko, 37 Orang Tewas
Jaksa Ungkap 25 Pihak Diperkaya di Kasus Chromebook
Pakar UGM Minta Huntap Pascabencana Sumatera Jauhi Zona Merah
Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Disebut Terima Rp809 Miliar
Konflik Laut Hitam Memanas: Ukraina Klaim Hancurkan Kapal Selam
Advertisement
KPK Dalami Peran Irjen Kemenaker di Skandal Sertifikat K3
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Taman Kuliner Ala Majapahit Dibuka di Pantai Sepanjang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- KPK: PPK DJKA Terima Rp12 Miliar Suap Proyek Kereta
- Prabowo Minta TNI-Polri Bantu Usut Perusahaan Perusak Hutan
- Prakiraan Cuaca DIY Selasa 16 Desember 2025, Mayoritas Berawan
- Jadwal SIM Keliling Bantul Selasa 16 Desember 2025
- Perselingkuhan Guru Jadi Sorotan, BKPP Sleman Dorong Pembinaan
- BMKG Semai Awan di Enam Wilayah Antisipasi Cuaca Ekstrem
- Jadwal Angkutan KSPN Malioboro-Pantai Baron Selasa 16 Desember 2025
Advertisement
Advertisement
