Kemendagri Minta Layanan Administrasi Kependudukan Daerah Tetap Buka Sabtu, Minggu, dan Hari Libur
Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mencetak KTP-el di Kantor Disdukcapil Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (24/10). - ANTARA/Adeng Bustomi Harianjogja.com, JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri langsung menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan penggunaan surat keterangan (suket) perekaman KTP elektronik untuk memilih di Pemilu 2019.
Melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan instruksi agar unit pelayanan administrasi kependudukan di daerah tetap melakukan pelayanan pada Sabtu, Minggu, dan hari libur lainnya.
Instruksi itu termuat di dalam Surat Edaran (SE) Nomor 471.13/2518/Dukcapil yang diterbitkan dan ditandatangani Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Kamis (28/3/2019).
"Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses perekaman KTP-el terus berlangsung sehingga penduduk wajib KTP bisa segera mendapatkan KTP-elnya," paparnya dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Jumat (29/3).
Menurut Zudan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) layak diapresiasi karena mendorong terwujudnya ketunggalan data penduduk. Hal itu sesuai dengan semangat mewujudkan Single Identity Number (SIN).
Kemendagri berharap setelah putusan MK, masyarakat yang belum merekam data KTP-el mau pro aktif datang ke Dinas Dukcapil setempat. Saat ini, 98% warga wajib KTP-el sudah merekam data dan hanya tersisa 2% yang belum.
"Nah, jumlah yang dua persen ini yang wajib melakukan perekaman agar bisa mencoblos. Bila masyarakat ini merekam, pasti suket diterbitkan. Dalam hal KTP-elnya sudah status print ready record, maka KTP-elnya langsung dicetak," ucapnya.
Sumber : Bisnis.com
