Kabinet Theresa May Berencana Gulingkan Perdana Menteri

Warga Inggris pendukung Uni Eropa (UE) berkumpul dalam unjuk rasa di pusat London, Inggris, meminta Pemerintah Inggris untuk membiarkan masyarakat mengambil keputusan akhir terkait Brexit, Sabtu (23/3/2019). - Reuters/Kevin Coombs
24 Maret 2019 20:27 WIB Nirmala Aninda News Share :

Harianjogja.com, JOGJA - Kabinet Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May memberontak dan merencanakan pergantian PM yang dapat menyelesaikan proses Brexit.
 
Menurut harian Sunday Times, setidaknya ada enam menteri senior yang menginginkan Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris David Lidington mengambil alih fungsi jabatan PM hingga Pemilu resmi digelar. Para menteri ini akan menantang PM May pada rapat kabinet, Senin (25/3/2019) waktu London, dan akan mengancam pengunduran diri besar-besaran jika May enggan untuk mundur.
 
Michael Gove, seorang pendukung Brexit terkemuka dalam referendum 2016, serta Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Jeremy Hunt juga mendapatkan dukungan untuk mengambil alih proses perundingan Brexit.

Pernyataan para menteri senior tersebut muncul hanya beberapa jam setelah jutaan warga Inggris melakukan unjuk rasa di jalan-jalan pusat kota London menuntut referendum kedua. Sebagian besar dari para peserta unjuk rasa memilih Inggris tetap berada di dalam lingkup Uni Eropa (UE).
 
Jika May diganti, hal ini tidak serta merta akan memicu Pemilu. Berdasarkan UU Parlemen (Fixed-Term Parliament Act), Pemilu berikutnya diagendakan digelar pada Mei 2022.

Sunday Times menuliskan bahwa Hunt tidak sepemikiran dengan Lidington karena sang wakil PM diyakini bakal bersekongkol dengan Partai Buruh untuk menjadikan Inggris tetap diatur oleh kebijakan bea UE. Sementara itu, Gove dikatakan siap untuk melanjutkan perjuangan PM May dan bahkan sudah menyiapkan tim kampanye pada saat ini.
 
Namun, menurut jurnalis ITV Robert Peston, dalam tulisan di akun Twitter-nya, para menteri senior di kabinet PM May tidak akan tergesa-gesa mendukung peralihan jabatan karena prioritas mereka saat ini adalah mengembalikan kebijakan Brexit ke jalur yang tepat.
 
"Mereka harus lebih dulu mendapatkan jaminan bahwa no-deal Brexit sepenuhnya dicoret dari pilihan skenario, amendemen kesepakatan atau referendum, baru kemudian mereka akan mempertimbangkan penggantian PM," tulisnya, seperti dilansir Bloomberg, Minggu (24/3).
 
Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Inggris Philip Hammond menegaskan bahwa saat ini, fokus Inggris seharusnya tertuju pada penyelesaian Brexit dan bukan menyerang PM.
 
"Mengganti PM tidak akan membantu kita. Membahas penggantian pemain di saat seperti ini saja sudah tidak pantas," ucapnya seperti dilansir Reuters.

PM May sudah dua kali gagal mencapai kesepakatan dengan Parlemen Inggris. Namun, posisinya tak hanya terisolasi di Inggris, tapi juga di Brussels.
 
Sejumlah koleganya dibuat kesal karena PM May menyalahkan Parlemen atas kebuntuan ini. Apalagi, dia juga dinilai selalu berubah pendirian terkait kebijakan no-deal Brexit.

Sumber : JIBI/Solopos