Advertisement
KPK Tangkap Dua Orang Lagi dalam OTT yang Libatkan Direktur Krakatau Steel
Gedung KPK - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—KPK kembali mengamankan dua orang terkait operasi tangkap tangan yang melibatkan salah satu Direktur PT Krakatau Steel.
"Sampai pagi ini ada dua orang lagi yang dibawa ke kantor KPK dari unsur kontraktor swasta dan pegawai BUMN," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Sabtu (23/3/2019).
Advertisement
Sebelumnya pada Jumat (22/3/2019) sore tim sudah mengamankan empat orang, saat ini mereka sudah berada di Gedung KPK Jakarta menjalani pemeriksaan awal.
Febri menuturkan, tangkap tangan kali ini dilakukan di dua lokasi yakni Jakarta dan Tangerang. Salah satu lokasi penangkapan adalah kediaman dari Direktur PT Krakatau Steel yang berada di Kawasan BSD City, Tangerang Selatan.
KPK menduga sudah terjadi transaksi, di mana Direktur Krakatau Steel itu menerima uang dari pihak swasta. Namun, Febri belum menjelaskan lebih lanjut untuk apa uang suap itu diberikan.
KPK, sambung Febri, mengindikasikan pihak kontraktor pernah mempunyai kerja sama dalam penelitian proyek dengan BUMN tersebut, “Jadi, kaitan kepentingannya sejauh ini terkait dengan hal itu," ucap Febri.
"Kami sedang mendalami transaksi yang menggunakan mata uang rupiah dan dolar. Nanti sore baru kami sampaikan informasinya pada konferensi pers," tambahnya.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan sempat membenarkan pihaknya telah menangkap seorang petinggi salah satu perusahaan BUMN. Petinggi BUMN yang dibekuk KPK tersebut merupakan Direktur di PT Krakatau Steel.
"Iya. Salah satu direktur [Krakatau Steel]," kata Basaria Jumat malam.
Sebelumnya, kata Basaria, KPK mendapatkan informasi dari masyarakat ada rencana pemberian uang dari pihak swasta yang pernah atau berkepentingan dengan proyek di salah satu BUMN. Diduga sebagian uang telah diberikan secara cash dan yang lainnya menggunakan sarana perbankan.
"Sedang didalami transaksi menggunakan rupiah ataupun dollar," ucap Basaria.
Lembaga antikorupsi memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Trump Ingin Konflik Iran Cepat Usai, Tekanan Justru Meningkat
- Pelecehan Berlangsung 8 Tahun, DPR Kejar Keadilan Korban Syekh AM
- Sebelum ke Beijing, Trump Kejar Gencatan Senjata dengan Iran
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
Advertisement
PPPK Sleman Terancam PHK, Imbas Batas Belanja 30 Persen APBD
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Jalan Mulus Jojo di Kejuaraan Asia 2026, Peluang Juara Terbuka
- Krisis Pupuk Global Mengintai, Petani Indonesia Terancam
- Lewis Hamilton dan Kim Kardashian Liburan Keluarga di Jepang
- iOS 26.4 Resmi Rilis, Bikin Playlist Otomatis Cukup Tulis Teks
- Arus Balik Usai Puncak, Gerbang Tol Purwomartani Masih Padat
- Jadwal Timnas Indonesia vs Saint Kitts di FIFA Series 2026
- Roblox hingga X Perketat Fitur Anak Mulai 28 Maret 2026
Advertisement
Advertisement







