Advertisement
TKN Sebut Tak Pernah Minta Agum Bicara Soal SBY yang Merapat ke 02
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani. -Bisnis.com - Samdysara Saragih
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Tidak ada perintah dari Tim Kampanye Nasional (TKN) ke Agum Gumelar terkait pernyataan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu yang mempertanyakan keberpihakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada capres Prabowo. Demikian disampaikan oleh Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani.
Agum sebelumnya mempertanyakan mengapa SBY yang merupakan salah satu orang yang menandatangi surat rekomendasi pemecatan Prabowo Subianto, kini mendukung capres nomor urut 02 itu.
Advertisement
"TKN tidak pernah meminta-meminta kepada Pak Agum untuk bicara soal itu lagi, tidak pernah, karena memang Pak Agum bukan bagian juga dari TKN," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Kamis (14/3/2019).
Menurut Arsul, apa yang disampaikan Agum itu lebih merupakan ungkapan dari kepedulian warga negara sebagai hak yang dimiliki. "Ya, tentu itu kan hak sepenuhnya Pak Agum Gumelar," ujarnya.
BACA JUGA
Sebagai mantan Danjen Kopassus, Arsul mengatakan, apa yang diucapkan Agum itu pastinya sesuai pengetahuan dirinya pada saat itu. "Tapi tentu Pak Agum memang sebagainya mantan petinggi TNI, ABRI begitu yang tahu tentang fakta dan kemudian mengingatkan kembali, saya kira Pak Agum bukan pertama kali bicara ini, mengingatkan kembali itu ya hak yang wajar sajalah," ujarnya.
Sebelumnya, Agum Gumelar mempertanyakan sikap politik SBY dalam sebuah diskusi yang direkam dan diunggah oleh Ulin Ni’am Yusron di akun Facebooknya, Senin (11/3/2019).
Agum dan SBY adalah mantan jenderal TNI yang pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP). DKP dibentuk pada 1998 oleh Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto untuk mengusut kasus penghilangan paksa sejumlah aktivis yang menyeret Prabowo selaku Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus kala itu.
"Tanda tangan semua. Soebagyo HS tanda tangan. Agum Gumelar tanda tangan, SBY tanda tangan, walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung. Tak punya prinsip itu orang," kata Agum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Merauke, Tak Berpotensi Tsunami
BNPB Catat 147 Ribu Rumah Rusak Akibat Banjir Sumatera
Bupati Bener Meriah Bantah Isu 80 Ton Bantuan Korban Bencana Hilang
Imigrasi Filipina Ungkap Jejak Pelaku Penembakan Massal di Australia
Advertisement
Sepekan Pascagempa Magnitudo 7,5, Jepang Cabut Imbauan Darurat
Hampir 9 Jam di KPK, Yaqut Tegaskan Diperiksa sebagai Saksi
KPK Resmi Tutup Perkara Kusnadi di Kasus Hibah Jatim
Percepatan Papua, Prabowo Ancam Pecat Pejabat Bermasalah
Banjir Bandang Terjang Safi Maroko, 37 Orang Tewas
Advertisement
Jaksa Ungkap 25 Pihak Diperkaya di Kasus Chromebook
Pakar UGM Minta Huntap Pascabencana Sumatera Jauhi Zona Merah
Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Disebut Terima Rp809 Miliar
Konflik Laut Hitam Memanas: Ukraina Klaim Hancurkan Kapal Selam
KPK Dalami Peran Irjen Kemenaker di Skandal Sertifikat K3
Advertisement
Badai Kencang Robohkan Replika Patung Liberty di Brasil
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Taman Kuliner Ala Majapahit Dibuka di Pantai Sepanjang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KRL Solo-Jogja Selasa 16 Desember 2025, Tarif Rp8.000
- China Sampaikan Dukacita atas Penembakan di Pantai Bondi Sydney
- Jadwal Lengkap KA Bandara YIA Selasa 16 Desember 2025
- Aktivis UNY Ajukan Eksepsi Kasus Demo di PN Sleman
- Jadwal SIM Keliling Kota Jogja Selasa 16 Desember 2025
- KPK: PPK DJKA Terima Rp12 Miliar Suap Proyek Kereta
- Prabowo Minta TNI-Polri Bantu Usut Perusahaan Perusak Hutan
Advertisement
Advertisement
