Advertisement
Wakil Ketua MPR Minta KPU Rapikan DPT
Ilustrasi pekerja merakit kotak suara berbahan dupleks di gedung bekas Pengadilan Agama (PA) Wonosari, Rabu (13/2/2019). - Harian Jogja/Rahmat Jiwandono
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Ketua MPR Mahyudin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merapikan daftar pemilih tetap (DPT) dengan menyisir kembali Warga Negara Asing (WNA) dan pemilih ganda dalam DPT.
"Ini masih ada waktu satu bulan lagi. Karena itu, KPU harus bekerja keras untuk merapikan DPT," katanya di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (11/3/2019).
Advertisement
"Kita ingin Pemilu ini benar-benar akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. Jadi, siapa pun yang terpilih dalam Pemilu orang bisa menerima dengan lapang dada," katanya.
Belakangan ada temuan sebanyak 174 WNA masuk dalam DPT. Selain itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyebutkan masih ada jutaan data tak wajar selain masih ada data ganda dan fiktif. Untuk WNA, lanjutnya, KPU sudah melakukan penyisiran dan pencoretan dalam DPT. Sedangkan untuk pemilih ganda dan pemilih fiktif, dia menyangsikan jumlahnya mencapai jutaan orang. "Jumlah pemilih ganda itu kan masih katanya. Kita tidak tahu apakah memang jumlahnya 17 juta. Kalau ada temuan nama ganda dan fiktif tentu sudah dicoret KPU," ucap Mahyudin.
BACA JUGA
Dengan penyisiran kembali DPT, Mahyudin berharap pemilu bisa lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. "Intinya kita ingin pemilu ini berlangsung jurdil, jujur dan adil, " ujarnya.
Menanggapi adanya usulan agar kotak suara dititipkan di Koramil untuk menghindari kecurangan, Mahyudin tidak melihat adanya urgensi itu. Lebih baik prosedur penyimpanan kotak suara diserahkan kepada penyelenggara pemilu yang diawasi pihak kepolisian. "Saya tidak melihat urgensi kotak suara disimpan di Koramil. Saya lihat kita terlalu curiga. Serahkan saja kepada penyelenggara pemilu yang dibantu aparat," katanya.
Menurut dia, para calon juga punya saksi di TPS yang dapat mencegah terjadinya kecurangan. "Saya kira terlalu berlebihan kalau melibatkan tentara. Berkaitan dengan Kamtibmas itu tugas polisi," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Program Gentengisasi Prabowo Terkendala Pasokan Bahan Baku
Hore! Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Cair Februari-Maret 2026
Manipulasi Saham MPAM Terbongkar, Tiga Orang Jadi Tersangka
Ormas Islam Pahami Alasan Prabowo Masukkan RI ke Dewan Perdamaian
Advertisement
Jaksa Minta Pendalaman Berkas Roy Suryo Cs soal Ijazah Jokowi
Tekan Defisit BPJS Kesehatan, DPR Desak Pengendalian Penyakit Berat
Seleksi Sekolah Rakyat Dimulai, Kemensos Siapkan Kuota 30 Ribu Siswa
Viral Dugaan BAP Direkayasa, Polisi Klaim Hanya Salah Paham
Diduga Terkait Tindak Pidana Pasar Modal, Shinhan Sekuritas Digeledah
Advertisement
Kisah Hari Terakhir Eyang Meri Sebelum Wafat di Usia 100 Tahun
Meriyati Hoegeng Tutup Usia di 100 Tahun, Kapolri Sampaikan Duka
Polda Metro Jaya Panggil Pandji Pragiwaksono Terkait Lima Laporan
Badai Salju Jepang Tewaskan 30 Orang
Iran Ancam Ubah Wilayah Jadi Kuburan Massal bagi Tentara AS
Advertisement
Skandal Suap Elite Hukum Tiongkok, Eks Menteri Dihukum Seumur Hidup
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Bahas Teknologi Pesawat Global Bersama Petinggi Embraer
- Jadwal KA Prameks Layani Jogja-Kutoarjo Selasa 3 Februari
- Bencana Hidrometeorologi Sumut: 40 Orang Masih Hilang
- SIM Keliling Polda DIY Hadir Selasa Ini, Layani Perpanjangan SIM
- MK Tolak Uji UU Perkawinan soal Nikah Beda Agama
- Siagakan Contraflow, Tol Jogja-Solo Jadi Andalan Mudik Lebaran 2026
- Jadwal SIM Keliling Gunungkidul Februari 2026, Ini Lokasinya
Advertisement
Advertisement
