Advertisement
Dahnil Pertanyakan Pertemuan Tertutup Jokowi dengan Bos Freeport. Apakah Etis?

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai pertemuan Presiden Jokowi dengan Bos Freeport McMoran Inc James R Moffet yang tertutup tidaklah etis.
Pernyataan Dahnil diutarakan menanggapi pengakuan Mantan Menteri dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang menyebut Jokowi pernah menggelar pertemuan tertutup dengan bos Freeport. Melalui akun Twitter @dahnilanzar, Dahnil mempertanyakan isi dari pertemuan yang digelar tertutup itu. Namun Jokowi sudah membantah pertemuan tertutupnya dengan bos Freeport.
Advertisement
"Testimoni Pak @sudirmansaid terkait dengan pertemuan tertutup dan rahasia antara Presiden Jokowi dan Presiden Freeport McMoran James R Moffet, penuh tanda tanya besar. Mengapa seorang presiden mau bertemu tertutup dengan seorang pemimpin korporasi besar? Ada apa?" kata Dahnil melalui akun Twitter seperti dikutip Suara.com, Kamis (21/2/2019).
Dahnil pun menduga pertemuan tertutup itu dapat melemahkan sistem dan struktur pengambilan keputusan secara institusional. Bahkan, ia menilai pertemuan tertutup tidak etis dilakukan oleh seorang presiden.
"Apakah pertemuan presiden RI dengan pemimpin korporasi asing tersebut tidak melemahkan sistem dan struktur pengambilan keputusan secara institusional? Apakah 'etis' presiden menerima pimpinan korporasi asing di Istana sendiri?" ungkap Dahnil.
Dahnil menjelaskan, meskipun kini saham PT Freeport Indonesia (PTFI) telah turun menjadi 48,76%, namun PT Freeport Indonesia tetap memiliki kendali penuh atas operasional PT Freeport Indonesia. Terlebih, biaya pembuatan smelter senilai Rp3 miliar pun dibebankan kepada pemerintah melalui PT Inalum.
"Apakah pertemuan ini bisa menyebabkan posisi tawar Indonesia menjadi lemah? Sehingga seperti dilaporkan Freeport bahwa Indonesia sampai dengan 2022 tidak memperoleh manfaat maksimal dari kepemilikan saham tersebut? Perlu diketahui, meskupun saham PTFI turun 48,76 persen, PTFI tetap memiliki kendali operasional atas PTFI," pungkas Dahnil.
Sebelumnya, mantan Menteri ESDM Sudirman Said mengungkap asal muasal penerbitan surat bernomor 7522/13/MEM/2015 yang merupakan surat perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2021. Saat surat itu keluar pada 7 Oktober 2015, Sudirman merasa menjadi pihak yang disalahkan lantaran dinilai memihak kepada pihak asing. Padahal, kata dia, surat itu dibuat atas perintah Presiden Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement