Presensi PNS di Pemprov Jawa Barat Pakai Selfie di Ponsel
Presiden Joko Widodo (kanan) berswafoto dengan aparatur sipil negara saat peringatan Hari Ulang Tahun Ke-47 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018). - ANTARA/Puspa Perwitasari 
Harianjogja.com, BANDUNG —Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menguji coba sistem kehadiran aparatur sipil negara (ASN) memakai metode selfie atau swafoto. Saat ini metode itu diberlakukan untuk sekitar 13.000 pegawai.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan dengan penerapan sistem ini, data kehadiran ASN tercatat lebih transparan dan pengumpulan datanya jauh lebih cepat karena menggunakan aplikasi smartphone.
“Ini baru kami terapkan, masih dalam tahap uji coba,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (12/2/2019).
Dengan sistem yang mengacu sistem kecanggihan teknologi informasi ini, presensi pegawai jadi lebih praktis dan tidak bisa dimanipulasi. Namun, tidak seluruh ASN mempunyai smartphone.
“Itu yang sedang kami carikan solusi. Kan tidak semua punya, terutama di daerah yang sinyalnya tidak ada," ujarnya
Uji coba yang dilakukan sejak awal 2019 ini diawali diterapkan kepada 13.000 ASN Pemprov Jabar, kemudian akan diterapkan kepada sekitr 25.000 ASN guru SMA dan SMK di provinsi tersebut. Sementara uji coba, sebagian besar presensi masih dilakulan secara manual dan juga sidik jari.
Pemprov Jawa Batat pun terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar mengenai optimalisasi absensi tersebut. Sekretariat Daerah jawa Barat juga belum menentukan nama yang tepat untuk sistem ini.
"Kepala BKD membahas soal peningkatan disiplin ASN, salah satunya pengembangan sistem informasi mengenai kepegawaian dan absen. Ini masih tahap uji coba. Ini mungkin yang paling canggih," paparnya.
Presendi dengan berswafoto atau memakai sistem face recognation ini memberikan identitas dan lokasi absensi secara jelas. Swafoto pun harus dilakukan secara langsung, tidak bisa memakai foto yang disimpan di memori.
"Saya belum evaluasi, tetapi masukan-masukannya sudah ada. Ini untuk PNS dan non-PNS, paling efektif karena saya bisa langsung tahu, siapa yang masuk dan tidak. Karena datanya masuk ke ruangan saya nantinya," katanya.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
