Advertisement
Jokowi Bebaskan Abu Bakar Ba'asyir, Beranikah Ringankan 51 Terpidana Mati dengan Alasan Kemanusiaan?

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir dikabarkan akan bebas pada 24 Januari mendatang atas persetujuan Presiden Joko Widodo.
Pembebasan Baasyir yang dibui karena mendanai gerakan terorisme di Aceh itu dilatarbelakangi alasan kemanusiaan, mengingat Baasyir telah berusia 80 tahun.
Direktur Ekskutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju menilai jika pembebasan Baasyir dilakukan atas dasar kemanusiaan, pertimbangan serupa seharusnya dipakai pula oleh Presiden untuk mengubah hukuman mati bagi terpidana dengan masa tunggu eksekusi yang terlalu lama.
Anggara menjelaskan komutasi atau pengubahan pemidanaan muncul dalam 'Indonesian Way' usulan Tim Perumus RKUHP. Usulan tersebut mengatur bahwa pemerintah dapat memberi rekomendasi pengubahan hukuman mati bagi terpidana yang memperlihatkan perilaku baik dan terdapat alasan yang meringankan selama 10 tahun masa tunggu eksekusi.
Berdasarkan data yang diolah ICJR dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terdapat 219 terpidana mati yang masih menunggu masa eksekusi. Dari data tersebut, ICJR mencatat terdapat 51 orang dengan masa tunggu lebih dari 10 tahun, terhitung sampai 1 Desember 2018.
"Terdapat 51 orang dengan masa tunggu lebih dari 10 tahun tanpa kejelasan yang memengaruhi kondisi psikologis. Bahkan 21 orang di antaranya telah masuk ke dalam daftar tunggu pidana mati lebih dari 15 tahun," kata Anggara dalam keterangan resminya Senin (21/1/2019).
Anggara mengemukakan jika Jokowi menghormati nilai kemanusiaan, ia seharusnya mengubah hukuman pidana bagi 51 orang tersebuy menjadi pidana seumur hidup atau maksimal 20 tahun kurungan.
"Karena memasukkan seseorang dalam daftar tunggu pidana mati terlalu lama dengan ketidakpastian merupakan bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dari negara," tegas Anggara.
Anggara menjelaskan pula bahwa Tim Perumus RKUHP bentukan pemerintah telah mengusulkan hukuman mati hanya akan diberikan sebagai alternatif terakhir.
Lebih lanjut, rekomendasi di RKUHP juga mengatur bahwa hukuman mati juga secara otomatis diubah oleh keputusan presiden jika 10 tahun sejak grasi ditolak tidak dilakukan eksekusi.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement